Wartawan Jepara Bebas Memilih Organisasi Wartawan Dalam Fungsi Kontrol Sosial

Wartawan Jepara Bebas Memilih Organisasi Wartawan Dalam Fungsi Kontrol Sosial

Palangkanews.co.id | Jepara – Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur.

Kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang Undang Dasar 45 dan kemerdekaan pers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi tersebut.

Jadi kalau ada pihak warga masyarakat dan instansi pemerintah yang keberatan atas sebuah pemberitaan bisa mengajukan hak nya yang, sesuai pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU Pers No. 40 Tahun 199, ketiga hak itu adalah hak tolak, hak jawab dan hak koreksi.

“Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya, lalu hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain,” Kata Bareta Simanjuntak wartawan senior di Kabupaten Jepara.

“Yang masyarakat dan instansi pemerintah Pemda Kabupaten Jepara, mesti ketahui adalah Insan pers yang profesional di lengkapi dengan identitas resmi dari perusahaannya, dan selama bekerja sesuai dengan kode etik, nara sumber tidak perlu phobia terhadap rekan-rekan pers di wilayah tugasnya, karena mereka melaksanakan tugas jurnalistik. Kemerdekaan pers, kata dia, merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan harus diperjuangkan bersama. Dalam negara demokrasi, ucap dia, pers bebas untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa menaati kode etik jurnalistik.

Sejarah pers Indonesia sudah di jamin oleh UU No. 40 Tahun 1999, tentang Pers disahkan Presiden Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng, pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. UU 40 tahun 1999 tentang Pers diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. H. Muladi, S.H., pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta.

Sedangkan rekan-rekan media yang rangkap pekerjaan, jelas tidak melanggar hukum, selama profesinya tidak bertentangan dengan UU, pengecualian ASN rangkap Jabatan Jadi Wartawan, Langgar PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin ASN, tertuang juga dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar, ini yang perlu di ketahui tentang etika moral Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan dalam organisasi pers, warga masyarakat dan instansi pemerintah perlu ketahui sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999, tentang WARTAWAN Pasal 7
1. Wartawan babas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Jadi tidak dibenarkan kalau ada oknum yang mengatasnamakan sebuah organisasi pers, mengklaim bahwa bisa memberikan pedoman kepada instansi pemerintah untuk menyeleksi wartawan di Kabupaten Jepara, dalam tugas jurnalistik, yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik dan dijamin di Pasal 4 angka 1 Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

“Apakah oknum tersebut juga anggota dari sebuah organisasi pers di Kabupaten Jepara, tentunya ID Card dari organisasi itu sudah resmi di kantongi, jangan dengan sepihak mengklaim bisa mewakili organisasi, yang dia jadikan bumper untuk membuat keresahan bagi rekan-rekan media di wilayah Kabupaten Jepara,” pungkasnya.

Pewarta : Tim Pknews Jateng Puji Sumono
Sumber. : Liputan pknews Jateng

admin

admin