Wakil Gubernur H. Edy Pratowo buka Rakor Reforma Agraria Provinsi Kalteng

Wakil Gubernur H. Edy Pratowo buka Rakor Reforma Agraria Provinsi Kalteng

Palangkanews.co.id || Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Prov. Kalteng Tahun 2021, bertempat di Aquarius Hotel Palangka Raya, Rabu (02/6/2021). Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2021 ini mengusung tema “Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Melalui Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Digital di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menambahkan bahwa Reforma Agraria merupakan upaya menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018, dengan pelaksanaan dalam 2 tahapan pokok yakni Penataan Aset dan Penataan Akses.

Beberapa masalah pada sektor agraria saat ini adalah adanya Sengketa dan Konflik Agraria, alih fungsi lahan pertanian yang massif, kemiskinan dan partisi, bersama sosial dan turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut, Reforma Agraria merupakan solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan Sektor Agraria melalui penataan aset reformasi disertai dengan akses reformasi.

Berdasarkan potensi luas wilayah, Prov. Kalteng memiliki luas daratan ± 154.715,90 Km², dengan total luas kawasan hutan dan kawasan suaka perlindungan alam ±2.310,49 Km², sebagaimana sebagaimana SK Menteri LHK Tahun 2018. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Kalteng tahun 2015-2035, Kawasan hutan lindung yang dimiliki seluas ±1.391.604 Ha, yang tersebar wilayah Prov. Kalteng, dan Kawasan Hutan Adat seluas 600.000 Ha yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, di Kabupaten/Kota Prov. Kalteng.

H. Edy Pratowo mengutarakan pada upaya penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah oleh masyarakat, Pemprov. Kalteng pada tahun 2021 telah merekomendasikan luasan hasil inventarisasi penyelesaian masalah penguasaan tanah, dan akan ditindaklanjuti dengan perubahan batas kawasan hutan berdasarkan PPTKH Prov. Kalteng Tahun 2020.

Dengan SK Peta Indikatif TORA Revisi V Nomor: SK.5050/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/9/2020, yang diperoleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI Palangka Raya, terdapat kegiatan PPTKH di Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan yang telah terbit SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kabupaten Barito Utara dengan nomor SK.607/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 seluas 5.944,69 Ha, Barito Selatan dengan nomor SK.604/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 seluas 8.983 Ha, Kabupaten Gunung Mas dengan nomor SK.211/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020 seluas 4.446,44 Ha, dan Kabupaten Kapuas dengan nomor SK.220/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2020 seluas 7.713,52 Ha .

Lebih lanjut H. Edy Pratowopada Tahun 2020 telah dilakukan proses legalisasi aset untuk Kabupaten Barito Utara seluas 1.794,35 Ha (4.622 bidang) dan Kabupaten Barito Selatan seluas 1.119,57 Ha (5.000 Bidang). Tahun 2021 di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kapuas sedang dalam proses legalisasi aset yang bersumber dari PPTKH. Untuk Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas saat ini masih dalam tahap penerbitannya SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya yang terdapat di Kalteng sampai dengan saat ini masih dalam proses kegiatan PPTKH. Oleh karena itu, sangat diharapkan setelah diterbitkannya SK tersebut,

Wakil Gubernur mengajak untuk mensukseskan Reforma Agraria melalui Integrasi Lembaga Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat untuk Kalteng Semakin Berkah.

Hal senada disampaikan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agrari Prov. Kalteng Elijas B. Tjahajadi yang mengatakan penanganan Akses Reforma Agraria merupakan salah satu bagian dari kegiatan Reforma Agraria. Pada tahun 2021, di Prov. Kalteng dilakukan kegiatan sosial terhadap 5.050 KK (Kepala Keluarga) di 13 Kabupaten/ Kota se-Kalteng. Pemetaan sosial ini bertujuan untuk menjadi pemilik usaha tanahnya telah atau belum dilegalisasi aset/ disertifikatkan agar dapat memperoleh kesempatan untuk mengakses sumber-sumber produksi berupa modal, pendampingan, fasilitas, peningkatan kesuburan/ kualitas tanah, dan lain-lainnya.

Elijas B. Tjahajadi mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, jajaran Forkompimda Kalteng serta seluruh pemangku kepentingan Reforma Agraria yang hadir pada rapat ini, melalui wadah GTRA bersama diharapkan dapat mengatasi permasalahan Reforma Agraria yang ada di Prov. Kalteng.

Rapat Koordinasi dihadiri secara khusus oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra beserta Jajaran. Hadir juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Hamka serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.

Pewarta. : Red pknews
Sumber. : Diskominfostkprovkalteng/mcpkt/WN

Redaksi Palangka News