VIRAL ANCAMAN : Hagai KA Siap Membunuh Gubernur Kalteng, Ini Isi Beritanya.

VIRAL ANCAMAN : Hagai KA Siap Membunuh Gubernur Kalteng, Ini Isi Beritanya.

Palangkanews.co.id / Tindakan satu kalimat di medsos membuat geger viral di Akun bernama Hagai Kristian Ajoy menuliskan ancaman pembunuhan kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. INSET Foto Kabid Humas Kombes Pol Kismanto Eko Saputro dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Republik Indonesia, Suriansyah Halim.

Ceritanya : Warganet Kalimantan Tengah digegerkan dengan postingan salah satu akun di media sosial Facebook (FB), baru-baru ini.

Sebuah akun bernama Hagai Kristian Ajoy menuliskan ancaman pembunuhan kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Pada postingannya yang dibagikan ke grup Penyedot FB, pemuda tersebut mengatakan siap membunuh Sugianto Sabran demi mempertahankan pekerjaan menyedot dan merugikan penghasilannya.

Pada postingan yang diunggahnya menggunakan bahasa Dayak Kalteng tersebut, Hagai juga menyebut Sugianto Sabran turut melakukan kesalahan. Di akhir kalimat, Hagai menegaskan akan membunuh Sugianto Sabran jika usaha pertambangan (sedot) ditutup.

Selain mengancam gubernur, akun FB Hagai juga menandai akun Humas Polda Kalteng dengan menyatakan ingin ditangkap agar dapat makan gratis.

Menanggapi postingan viral tersebut, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Kismanto Eko Saputro mengatakan, pihaknya belum menangani kasus tersebut.

“Penyelidikan baru bisa kita lakukan setelah ada laporan masuk dari pihak yang keberatan. Karena ini sifatnya delik aduan,” katanya, Senin (25/10).

Senada, meski gubernur berstatus pejabat negara, praktisi hukum juga menyatakan aparat penegak hukum tidak serta merta dapat menindak oknum warga tersebut.

“Tanpa laporan, polisi tidak dapat bertindak karena itu termasuk delik aduan atau bukan delik biasa,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Republik Indonesia, Suriansyah Halim, Senin.

Halim berpendapat, karena dalam postingan ancaman tersebut ada nama yang disebut maka hanya Sugianto secara pribadi yang dapat melakukan pengaduan ke pihak berwajib, bukan dalam jabatannya sebagai gubernur.

Seandainya dianggap meresahkan masyarakat, Halim menyebut polisi dapat berinisiatif melakukan pemanggilan atau mengundang oknum warga tersebut datang dan melakukan pembinaan. Namun, ada konsekuensi lain terhadap panggilan tersebut.

“Oknum warga tersebut dapat menolak memenuhi undangan polisi dengan alasan tidak adanya pengaduan terkait dugaan tindak pidana atas dirinya,” tandas Halim.

Bila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban, maka pelakunya dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (3) yaitu tentang pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP.

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel di muka umum.

Pasal-pasal KUHP tersebut menjadi rujukan definisi atas pencemaran nama baik bagi UU ITE Pasal 27 ayat (3). Dalam Pasal 45 ayat (3) menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta.

Pewarta. : Red Pknews
Sumber : fwa/dre/Tbgn.com/ Kabidhumas Polda Kalteng/ LBH Suriansyah Halim

Redaksi Palangkanews

Pimpinan Redaksi Palangka News