TERJADI CEKCOK ANTARA KUASA HUKUM CV. MARIO MARENNU DENGAN PREMAN

TERJADI CEKCOK ANTARA KUASA HUKUM CV. MARIO MARENNU DENGAN PREMAN

Palangkanews.co.id || Insiden, Kutai Barat kembali dihebohkan dengan adanya keributan yang terjadi di gedung Kantor BP3D (Sekretariat Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kutai Barat), Sendawar Barong Tongkok. 16/7/21

Menurut Informasi keributan ini bermula saat semua kontraktor yang diundang untuk pembuktian kualifikasi terhadap tender Peningkatan Jalan Gunung Bayan-Tanjung Laong, yang kuasa hukum CV. Yudira Dr.Otniel Rudolf Sumual S.H.,M.H.,M.Si pada tgl 6 juli 2021 dan Terulang lagi pada tgl 12 juli 2021 Kuasa Hukum CV. Mario Marennu Dr. Otniel Rudolf Sumual S.H.,M.H.,M.Si hadir bersama Pimpinan CV.Mario Marennu memenuhi undangan tersebut.

Namun hal yang tidak di duga terjadi Kuasa Hukum CV. Mario Marennu Rudolf, dihadang beberapa preman dan tidak memperbolehkan CV. Mario Marennu dan Kuasa Hukum untuk memasuki ruangan pertemuan tersebut.

Hal ini sontak memicu keributan di halaman gedung Kantor BP3D adu mulut pun tak terelakkan bahkan ada oknum preman yang sempat menantang Kuasa Hukum CV.Mario Marennu untuk mengajak duel fisik.

Kuasa hukum CV. Mario Merennu Rudolf yang juga menjabat sebagai Presiden PAKTA LAW FIRM (Pengacara Penegak Keadilan Tanah Air) menyampaikan pernyataan tegasnya kepada Pemerintah Daerah Kutai Barat untuk menindak tegas setiap Oknum yang mencatut nama Pemda dalam setiap Tender Proyek yang ada Di Kutai Barat.

“Sudah banyak terjadi di Kutai Barat ini para Kontraktor menggunakan jasa preman untuk menjegal para pesaing nya bahkan sampai rela merebut paksa dokumen perusahaan para pesaingnya tersebut hingga mencatut nama Bupati. Kami dari PAKTA LAW FIRM (Pengacara Penegak Keadilan Tanah Air) yang juga selaku Kuasa Hukum CV. Mario Marennu tidak akan tinggal diam akan hal ini.” Kata Mario.

Saya mohon kepada petugas penegak hukum khususnya POLRI, KEJAKSAAN, serta KPK, Menindak TEGAS

Selanjutnya dalam hal ini, sudah jelas-jelas “permainan” para mafia proyek untuk menguras uang negara, dan kasihan nama Bupati Kutai Barat mereka catut ini nantinya akan menjadi presden buruk buat Pemerintahan Kutai Barat, hal ini harus ditindak tegas oleh Pemda ketika nama mereka diseret-serat dalam urusan proyek ini.” Tururnya

Rudolf menambahkan, dimasa pandemi begini hendaknya semua pihak saling bantu meringankan kerja Pemda Kutai Barat bukan malah menyeret mereka masuk dalam lingkaran Mafia Proyek ini.

“Kita sebagai Masyarakat Kutai Barat harusnya mendukung penuh Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 ini bukan malah menambah beban Pemda dengan keributan seperti ini dan mencatut nama Pak Bupati dalam lelang proyek ini.” tandasnya

Pewarta. : Meg. Pknews Kaltim
Sumber. : Tim media.

Redaksi Palangka News