Tahun 2019, Barito Utara Dapatkan Pelepasan Kawasan “5.951,46 Hektar”

Tahun 2019, Barito Utara Dapatkan Pelepasan Kawasan “5.951,46 Hektar”

Palangknews.co.id-Muara Teweh|| Akibat sering terjadinya penguasaan tanah, dalam pembagian kawasan hutan selama ini, yang menjadi pemicu masalah adalah ketika masyarakat berkeinginan untuk melakukan sertifikasi tanah-tanah yang digarapnya secara turun temurun.

Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah mengatakan “Dalam rangka menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan khusus penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan” Ujar H Nadalsyah.

H Nadalsyah menambahkan “untuk itu Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dengan berupaya menindak lanjuti penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut, maka selanjutnya diatur dalam Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria” ucap Bupati Barut pada acara sidang panitia pertimbangan Landreform Kabupaten Barut, di rumah jabatan (Rujab) Bupati, Kamis (23/7).

Redaksi Palangka News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *