Surat Edaran Mendagri Tito, untuk Seluruh Gubernur-Bupati/Wali Kota Se-Nusantara

Surat Edaran Mendagri Tito, untuk Seluruh Gubernur-Bupati/Wali Kota Se-Nusantara

Palangkanews.co.id || Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran berisi arahan kepada Gubernur serta Bupati/Wali Kota.

SE bernomor 440/3929/SJ itu tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” bunyi SE tersebut, seperti dikutip dari detiknews pada Senin (19/7/2021).

“Dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan masyarakat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota,” lanjutnya.

Berikut 6 poin arahan Mendagri:

Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus COVID-19.
Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;

Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pewarta. : Meeggy pknews Jakarta
Sumber. ,: Nesiatimes.com

Redaksi Palangka News