SIAPAKAH CALON WAKIL BUPATI JEPARA SISA MASA BAKTI 2017-2022

SIAPAKAH CALON WAKIL BUPATI JEPARA SISA MASA BAKTI 2017-2022

Palangkanews.co.id | Jepara, 2 September 2020, Sejak 2 Juni 2020, setelah secara difinitif Bupati Andi Kristiandi, S.sos. di lantik sebagai Bupati Jepara dalam sisa masa jabatan Bupati Jepara periode 2017-2022.

Mengacu pada UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 26 Wakil Bupati posisi nya sangat vital, ini harus menjadi perhatian Bupati Jepara dan DPRD Kabupaten Jepara, dalam sisa masa jabatan Bupati yang lebih dari 20 bulan, agar di percepat dan di proses segera dalam Rapat Paripurna Penetapan Wakil Bupati Jepara.

Walau untuk mendukung dalam hal pengisian posisi wakil Bupati yang kosong, berlandaskan PP No. 12/2018 12 April 2018 dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

DPRD Kabupaten Jepara berwenang mengusulkan pengangkatan setelah ada surat pengajuan dr Bupati dan partai pengusung nya mengajukan 2 balon (bakal calon) baik dari internal partai pengusung atau non partai, untuk jabatan Wakil Bupati Jepara mendapatkan pengesahan pengangkatan oleh Gubernur Jawa Tengah, setelah melalui proses Rapat Paripurna.

Wewenang yang berikan DPRD, dalam hal pengangkatan Wakil kepala daerah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan perundang-undangan, jangan timbul prasangka dan indikasi bola liar sekaligus isu hangat, bahwa DPRD tidak segera menggunakan HAK nya, namun malah menjadikan sebagai komoditas politik untuk tarik ulur dan tawar menawar dengan BALON (Bakal Calon) yang berminat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan mahar politik, sehingga Marwah DPRD tergadaikan.

Banyak sekali kandidat Wakil Bupati Jepara yang layak dan berkompeten, baik dari unsur Pemerintah Daerah, ORMAS, LSM dan Kader partai untuk mengisi kekosongan kursi wakil bupati, namun rumor yang beredar bahwa untuk menduduki kursi wakil bupati tersebut membutuhkan ongkos dan mahar politik mahal, tentunya kandidat yang terbaik dr semua unsur masyarakat akan berfikir ulang, kalau di minta ongkos “kursi”, padahal sisa jabatan hanya sekitar 2 tahun, dan tentunya ongkos yang sangat mahal untuk sebuah jabatan wakil bupati.

DPRD jangan sampai dalam hal ini memperlambat proses penjaringan Bakal Calon, namun segera mempercepat, kalau tidak warga masyarakat yang kritis, akan menilai bahwa pihak eksekutif dan legislatif tidak bekerja maksimal, agar tidak terjadi Mukti tafsir dan preseden buruk dalam hal pengisian wakil bupati Jepara sisa masa bakti 2017-2022.

UU jelas mengatur bahwa, seluruh Warga Negara Indonesia, mempunyai kesempatan yang sama, sesuai isi dan bunyi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dapat diajukan/diusulkan sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

Pewarta : Tim Puji S. Jateng.
Sumber. :. Liputan tim
Ed/Ad. :. Syaiful

admin

admin