Regulasi BLT DD Jadi Multitafsir, Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemdes

Regulasi BLT DD Jadi Multitafsir, Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemdes

Palangkanews.co.id | Semarang, 6/5/2021 Pemerintah Desa (Pemdes) saat ini secara umum atas kebijakan program BLT-DD sedang disibukkan dan dibingungkan dengan carut marutnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kondisi tersebut diperparah dengan sering berubahnya regulasi di tingkat pusat, baik kementerian maupun lembaga terkait.

Di Kementerian Desa PDTT yang menaungi urusan Desa, tercatat ada dua kali perubahan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Semula berdasarkan Permen Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, kemudian diubah menjadi Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sedangkan di Kementerian Keuangan yang menangani terkait dengan penyampaian keuangan kepada Desa (Dana Desa), juga tercatat telah terjadi tiga kali perubahan. Awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, lalu diubah menjadi PMK Nomor 40 Tahun 2020 yang kemudian berubah lagi menjadi PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.



Inilah yang kemudian menjadikan Pemerintah Desa mengalami kebingungan. Yang terpenting, beberapa perubahan regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait yang terkait dengan terjadinya multitafsir mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. Padahal untuk memahami satu regulasi saja membutuhkan waktu yang cukup. Belum rampung dalam memahami, regulasi tersebut ternyata sudah berubah.

Saat pemahaman atas perubahan atas regulasi tersebut belum tuntas, muncul lagi instruksi dari Kementerian Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa, yang salah satu isinya adalah tentang memaksimalkan sebelum 24 Mei 2020. Ini semakin mencengangkan.

Alur/Mekanisme Penyaluran dan Persyaratan BLT DD, berdasarkan regulasi yang telah disebutkan di atas, secara umum mekanisme penyampaian BLT DD dimulai dari proses pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi, pengesahan oleh Bupati melalui Camat dan tahap pengiriman terhadap penerima.

Dalam hal pendataan, Pemdes membentuk Satuan Tugas atau Relawan Desa. Satgas/Relawan inilah yang melakukan pendataan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini :

1) Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
a) kehilangan mata pencaharian;
b). belum terdata (eror pengecualian); dan
c). memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2) mekanisme pendataan :

a). Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
b). Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
c). Hasil pendataan sasaran keluarga miskin pencarian dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
d). Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
e). Dokumen hasil pendataan yang dipublikasikan oleh Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan kegiatan dilaksakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal yang diterima di kecamatan.

3) Metode dan Mekanisme Penyaluran. Metode penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :

a). Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

b). Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

c). Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

d). Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
Dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode nontunai setiap bulan.

4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa.

Masa penayangan BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Di sini penulis tidak akan menjelaskan yang terkait dengan penyebaran Dana Desa, baik yang digunakan untuk BLT DD atau lainnya dari pusat ke daerah berbagai mekanisme dan persyaratannya sesuai regulasi terbaru.

Namun justru penulis lebih mengupas dari aspek implementasi pengelolaan dari Desa kepada penerima terkait dengan jangka waktu dan besaran pemberian BLT yang telah diubah berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Dana Desa menjadi besaran BLT DD dengan ketentuan :

a). Sebesar Rp 600.000,00 untuk bulan pertama – bulan ketiga.

b). Sebesar Rp 300.000,00 untuk bulan keempat – bulan ketiga.

c). Pembayaran BLT diberikan selama 6 bulan dan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020.

Di samping itu, persyaratan/kriteria keluarga miskin calon penerima BLT DD DD Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a). Luas lantai <8m2/orang.
b). Lantai tanah/bambu/kayu murah.
c). Dinding bambu/kayu murah/tembok tanpa plester.
d). Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain.
e). Penerangan tanpa listrik.
f). Air minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
g). Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah.
h). Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
i). Satu stel pakaian setahun.
j). Makan 1-2 kali/hari.
k). Tidak sanggup berobat ke puskesmas/polikelinik.
l). Sumber penghasilan KK petani berlahan/<500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerja lain berupah < Rp 600 ribu/bulan.
m). Pendidikan KK tidak tamat sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
m). Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.

Dari 14 Kriteria tersebut, ditetapkan minimal memenuhi sembilan (9) Kriteria/KK.

Masalahnya, data tersebut jika diberlakukan di wilayah Pulau Jawa hanya perlu diterapkan, mengingat pertimbangan KK di Pulau Jawa jarang seperti kriteria di atas, walaupun 9 kriteria.

Itu sebabnya perlu dibuat ulang terkait dengan kriteria keluarga miskin tersebut. Kriteria perlu disesuaikan dengan konteks secara umum agar setiap desa di Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan atau regulasi tersebut.

Bantuan Sosial yang Minim Payung Hukum. Berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, Pemdes/Satgas/Relawan melakukan perhitungan dari jumlah pagu Dana Desa 2020 yang dialokasikan untuk BLT DD dengan skema 25%/ 30%/ 35% sesuai regulasi yang ada. Artinya memang Pemdes harus mengalokasikan anggarannya untuk sejumlah penerima manfaat.

Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD, maka berdasarkan PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pemdes dikenakan sanksi berupa penghentian DD Tahap III tahun anggaran berjalan.

Sempat terjadi kasus, ada desa yang tidak bisa melaksanakan kegiatan BLT DD karena sulitnya memenuhi kriteria di atas.

Di sisi lain, mayoritas KK sudah mendapatkan bantuan baik dari APBN maupun APBD Provinsi/Kabupaten. Amanatnya adalah penerima BLT DD tidak boleh ganda (mendapatkan bantuan lainnya).

Namun jika mengacu pada PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sanksi yang diberikan kepada Desa jika tidak melaksanakan kegiatan BLT DD diubah. Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-DD, maka dikenakan sanksi berupa penghentian DD Tahap OO tahun anggaran berjalan.

Tetapi sanksi tersebut tidak akan diterapkan jika berdasarkan hasil musdes khusus/musyawarah insidentil tidak ada calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang memenuhi kriteria.

Selain BLT DD, sebagai dampak dari Covid-19 banyak sekali bantuan yang masuk ke desa. Bantuan tersebut bersumber dari APBN mapun APBD/Kabupaten, baik berupa uang tunai ataupun sembako.

Dari APBN misalnya, bantuan yang masuk ke Desa adalah PKH, BPNT Reguler, Perluasan BPNT dan BST Kemensos. Sedangkan dari APBD Provinsi berupa Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan sembako. Dari APBD Kabupaten/Kota berupa bantuan sembako. Sementara dari desa sendiri adalah BLT DD.

Berdasarkan penelusuran, dari sekian banyak Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut, hampir setengahnya belum dilengkapi surat edaran/petunjuk pelaksanaan teknis (juknis) atau payung hukum yang jelas.

Akhirnya pemerintah desa kerepotan. Sebab, Daftar Penerima Manfaat (DPM) berasal dari desa. Desa lah yang melakukan pendataan hingga verifikasi dan validasi. Seharusnya, pemerintah baik pusat mapun daerah menetapkan terlebih dahulu aturan-aturan utamanya, baru kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan.

Di tingkat kabupaten, menurut Dirjen Bina Pemdes-Kemendagri, ternyata masih banyak Pemda yang belum menetapkan banyak bantuan dengan bantuan tersebut. Apalagi tentang petunjuk teknis dari regulasi pusat, khususnya regulasi tentang BLT DD.

Kebingungan yang dialami oleh pemerintah desa berkaitan dengan bantuan yang masuk ke desa adalah tentang sasaran, jenis bantuan, kuota, dan rentang waktu pemberian bantuan.

Tentang sasaran penerima bantuan, yang disyaratkan adalah warga yang mengendalikan Covid-19.Syarat ini masih umum dan belum spesifik. Kalau berbicara warga yang memotret, secara subjektif terlihat bahwa semua warga adalah visualisasi. Lantas, siapa yang paling berhak ?

Jenis bantuan pun belum jelas, apakah berupa uang tunai, sembako, atau yang lainnya.

Informasi yang diserap pun beragam. Ada yang mengatakan uang tunai dengan nominal tertentu. Ada yang mengatakan jenis bantuannya berupa sembako. Ada pula yang mengatakan bahwa uang dengan nominal tertentu itu dibelanjakan sembako di toko/kios terdekat.

Berkaitan dengan kuota penerima bantuan, ini juga menjadi permasalahan. Pemerintah desa untuk mendata warga yang diminta, tetapi tidak dijelaskan berapa jumlah desa/tiap kabupaten.

Kondisi yang terjadi adalah, di banyak desa di Jawa Tengah, pembagian kuota bantuan yang masuk ke desa tidak merata. Ada desa yang mendapatkan alokasi kuota banyak. Ada desa yang mendapatkan alokasi kuota sedikit, bahkan tidak mendapatkan kuota.

Hal ini disampaikan oleh salah satu perangkat desa dari Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, saat rapat virtual dengan Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Sukirman (Wakil Ketua DPRD Jateng), dan Mayadina RM (FITRA Jateng) yang difasilitasi FITRA Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Disinyalir desa yang mendapatkan alokasi kuota banyak karena memiliki kedekatan dengan pejabat yang mengelola bantuan tersebut.

Selain itu, rentang waktu pemberian bantuan juga belum dijelaskan secara tegas. Apakah berlaku untuk tiga bulan, enam bulan, atau bahkan untuk sembilan bulan. Inilah urgensi sebuah payung hukum yang jelas untuk menjawab berbagai persolan yang terjadi di lapangan.

Jika regulasi/kebijakan (payung hukum) tersebut dikeluarkan terlebih dahulu, maka setidaknya bisa meminimalkan kekisruhan dan untuk menjawab kebingungan yang sedang dialami oleh pemerintah desa.

Data Desa yang Sudah Menyalurkan BLT DD. Berdasarkan Rapat Koordinasi tentang Penyederhanaan Proses Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa yang dilaksanakan pada Rabu (20/5/2020) lalu yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Dirjen PPMD – Kemendes PDTT menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terdapat 160 kabupaten /kota yang belum melakukan penemuan BLT DD. Kabupaten/kota lainnya sudah melakukan dan meluncurkan, namun dinilai belum maksimal.

Sedangkan dari 74.954 desa penerima Dana Desa, desa yang sudah melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 58.594 Desa. Pendataan tersebut dilakukan oleh satgas, gugus tugas, dan relawan desa.

Sementara itu, desa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa khusus sebanyak 52.077 desa. Sedangkan desa yang telah mencairkan dan mengalirkan BLT DD sebanyak 17.259 Desa.

Dari data di atas, terlihat bahwa angka BLT DD tersalur masih sedikit, hanya 23% dari total seluruh desa se-Indonesia. Sementara sisanya 77% masih belum mencairkan dan mengalirkan BLT DD kepada KPM.

Dirjen PPMD ​​Kemendes PDTT juga menyebutkan, untuk mendorong Pemda dan Desa dalam pengiriman pengiriman DD, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

Menugaskan semua pendamping tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional untuk menyatukan, mendukung serta melaporkan secara rutin dan on call proses pengiriman BLT-DD. Menugaskan pejabat pejabat eselon II untuk pemantauan harian dan memfasilitasi Dinas PMD di seluruh kabupaten/kota sejak 1 Mei 2020.Menugaskan pejabat eselon I untuk berkomunikasi dengan bupati/wali kota percepatan BLT DD sejak 1 Mei 2020.Mengirim surat resmi kepada bupati/wali kota tertanggal 13 Mei 2020 agar melakukan pengiriman BLT DD di wilayahnya. Menerbitkan Inmendes PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 yang menekankan agar BLT DD segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari bupati/wali kota. Inmendes PDTT ini merupakan bagi 30.762 desa yang sudah Musdes khusus sebelum 9 Mei 2020. Menerbitkan Inmendes PDTT Nomor 2 Tahun 2020 pada 17 Mei 2020 bagi desa yang pengesahan KPM melalui Musdes Khusus mulai 9 Mei 2020 langsung mengalirkan BLT DD sambal mengajukan pengesahan ke bupati/wali kota. Penyaluran BLT DD didasarkan pada data yang telah disahkan bupati/wali kota. Saat ini ada 3.188 desa yang menjadi sasaran Inmendes Nomor 2 Tahun 2020.Desa PDTT mengirim surat resmi Mendagri tertanggal 18 Mei 2020 untuk mendapatkan dukungan agar bupati/wali kota memberikan kemudahan bagi Menteri dan memfasilitasi penyebaran BLT DD. Mendes PDTT telah mengirim surat resmi kepada semua Gubernur tertanggal 18 Mei 2020, terutama 5 gubernur dengan persentase penyebaran BLT DD terendah.

Penyaluran BLT DD di Desa Dampingan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah sedang mengawal Alokasi Anggaran yang digunakan untuk Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah. Mulai dari mendorong transparansi penggunaan anggaran, advokasi kebijakan, hingga mengawal peruntukan anggaran tersebut yang salah satunya untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Di sejumlah kabupaten dampingan FITRA Jawa Tengah seperti Pekalongan, Pemalang, dan Brebes, sebagian besar desa telah mengalirkan BLT DD.

Di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Petungkriyono, sebanyak 6 (enam) desa dampingan telah melakukan penyebaran BLT DD. Proses penyebaran dilakukan di Aula Kecamatan Petungkriyono pada 8 Mei 2020.

Penyaluran ini berdasarkan hasil koordinasi dan sosialisasi Perbup Perubahan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

Salah satu kesepakatannya adalah transfer BLT DD disalurkan secara tunai.

Dari enam desa dampingan FITRA, semuanya telah melakukan transfer BLT DD yang dimulai dari pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Musyawarah Desa Khusus untuk mengverifikasi dan mengvalidasi data, data ke Bupati melalui Camat hingga penyebarannya.

Bahkan tiga desa yakni Kayupuring, Yosorejo, dan Curugmuncar, telah menerbitkan daftar KPM semua bantuan yang masuk ke desa, termasuk BLT DD. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sosial di tingkat desa. Dengan begitu semua warga bisa melihat langsung siapa saja nama-nama yang mendapatkan bantuan.

Data calon KMP BLT DD penerima beserta dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

Di Kabupaten Brebes, khususnya Kecamatan Paguyangan, tiga desa dampingan FITRA juga telah melakukan penyaluran BLT DD.

Di Desa Wanatirta, mekanisme pendataan penerima BLT DD dilakukan oleh Relawan Desa.Data tersebut kemudian diumumkan dan divalidasi melalui Musyawarah Desa Khusus antara Pemdes, BPD, dan unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak sampai terjadi data ganda dengan bantuan sosial lainnya.

Sementara di Desa Kedungoleng, relawan pendataan terdiri dari tokoh masyarakat, kader posyandu, dan pemuda. Verifikasi dan validasi dilakukan melalui forum Musyawarah Desa Khusus.

Yang menarik, dalam menyampaikan BLT DD yang melibatkan Ketua RT, Pemerintah Desa Wanatirta mengundang semua Ketua RT untuk menerima uang tunai sesuai jumlah data penerima manfaat di masing-masing RT. Setelah itu, Ketua RT mendatangi satu orang rumah penerima BLT DD untuk mengalirkan dana tunai sebesar Rp 600 ribu.

Beda lagi di Desa Cipetung. Penyaluran BLT DD dilaksanakan di Aula Balai Desa dan ditangani langsung oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemdes undangan penerima manfaat yang namanya sudah ada di data. Dengan membawa undangan dari Pemdes, mereka langsung datang ke Aula Balai Desa dan menerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu.

Selanjutnya, Daftar Penerima Manfaat semua bantuan yang masuk ke Desa, termasuk BLT DD, ditempelkan oleh tiap RT di tempat strategi. Sehingga semua warga bisa melihat langsung siapa saja yang mendapatkan bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sosial di tingkat desa.

Data calon BLT DD penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beserta dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

Di Kabupaten Pemalang, khususnya Kecamatan Belik, desa-desa dampingan juga telah melakukan penyaluran BLT DD. Desa tersebut adalah Desa Kuta, Desa Belik, dan Desa Sikasur.

Pada awal Mei 2020, ketiga desa tersebut mulai melakukan pendataan warga calon penerima manfaat BLT DD dengan mekanisme yang berbeda-beda. Desa Kuta melakukan pendataan dengan cara door to door ke setiap rumah warga yang dilakukan oleh tim satgas dibantu dengan RT selama 4 hari.

Setelah dilakukan pendataan, tim mulai melakukan verifikasi terhadap KK yang layak mendapatkan BLT DD.

Sedangkan di Desa Belik, mekanisme pendataan dilakukan oleh RT yang dibantu oleh relawan satgas Covid-19. RT melakukan pendataan di wilayahnya masing-masing terhadap KK yang memang layak untuk mendapatkan BLT DD.

Setelah pendataan selesai, data KK calon penerima bansos lainnya baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten ditempelkan di papan untuk memeriksa apakah KK yang diajukan BLT DD ini sudah tercatat di bansos lainnya. Setelah disortir, data KK tersebut kemudian didukung dan divalidasi oleh Pemdes dibantu oleh para relawan.

Sedangkan di Desa Sikasur, mekanisme pendataannya adalah dengan cara RT yang mendata KK calon penerima BLT yang dikawal oleh BPD masing-masing di dusun. Setelah pendataan berkas KK calon penerima bantuan, data tersebut langsung diserahkan kepada Pemdes untuk dilakukan input oleh perangkat Desa.

Selanjutnya, Kecamatan menginstruksikan kepada desa untuk melakukan Musyawarah Desa Khusus validasi dan finalisasi data calon penerima BLT DD.

Semua Desa di Kecamatan Belik melakukan Musdesus secara serentak pada 13 Mei 2020 yang menetapkan penetapan calon penerima BLT DD. Pada minggu ketiga Mei 2020, seluruh desa di Kecamatan Belik secara serentak mengalirkan BLT DD kepada warga yang telah didata sebelumnya.

Penyaluran BLT DD di ketiga desa dampingan diberikan secara tunai yang langsung diberikan kepada penerima KK.

Dua Desa dampingan, yaitu Desa Sikasur dan Desa Kuta, mengalirkannya secara door to door oleh tim satgas, RT dan BPD. Sedangkan di Desa Belik penyampaian BLT DD ini dengan cara mengundang calon penerima ke Balai Desa.

Berikut adalah jumlah KPM beserta anggarannya di masing-masing 3 desa dampingan dan Masalah yang dihadapi Desa :

a). Simpang Siur dalam memahami perubahan regulasi.
Berdasarkan uraian di atas tentang seringnya terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat, menjadikan pemerintah desa mengalami kebingungan. Apalagi, beberapa perubahan regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait.

Akibatnya adalah terjadi kesimpangsiuran (multitafsir) mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut.

Seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk mengubah perubahan tersebut. Harus ada sosialisasi regulasi awal sebelum perubahan. Selain itu, harus dipastikan bahwa sosialisasi ini benar-benar dapat dijangkau oleh semua elemen sembari melihat implementasi di lapangan.

Jika banyak ketidaksesuaian yang terjadi, maka regulasi tersebut layak untuk direvisi. pasti dengan sosialisasi hasil revisi regulasi tersebut.

b). Teknis penayangan dan Teknis penyampaian BLT Dana Desa yang sangat disoroti. Berdasarkan data dari Dirjen PPMD – Kemendes PDTT, sampai saat ini masih terdapat 160 kabupaten/kota yang belum melakukan penemuan BLT DD.

Dari 74.954 Desa penerima Dana Desa, desa yang sudah melakukan pendataan calon KPM sebanyak 58.594 Desa. Sementara itu, desa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa khusus sebanyak 52.077 Desa. Sedangkan Desa yang telah mencairkan dan mengalirkan BLT DD sebanyak 17.259 Desa.

Data BLT DD tersalur masih sangat jauh, hanya 23% dari total seluruh desa se-Indonesia. Sementara sisanya 77% masih belum mencairkan dan mengalirkan BLT DD kepada KPM.

Rendahnya menyediakan dan menyebarkan BLT DD, salah satunya, karena minimnya pemahaman pemerintah desa dalam memahami teknis pengiriman. Memang dari sisi regulasi, pemberian BLT DD diberikan secara tunai (cashless). Namun menurut hemat penulis, perlu ditegaskan kembali dalam bentuk regulasi.

Kondisi yang terjadi adalah di beberapa daerah, misalnya Kabupaten Jepara para petinggi diminta untuk membuat peraturan Kepala Desa yang di dalamnya berisi ketentuan tentang pembuatan rekening bank.

Berdasarkan informasi dari salah satu kepala desa, pengiriman BLT DD dilakukan secara online melalui rekening bank tertentu. sejauh ini belum jelas bank mana yang ditunjuk sebagai perantara pengiriman BLT DD dan kapan diminta untuk membuat rekening.

masalah, jika calon penerima BLT DD sudah memiliki rekening, apa harus membuat rekening lagi? Itu sebabnya, sampai saat ini mayoritas desa di Kebupaten Jepara masih belum mengalirkan BLT DD kepada KPM.

Di Kabupaten Brebes, terdapat desa yang dalam penyebarannya terlihat dengan ketua Rukun Tetangga (RT).Para Ketua RT diundang oleh Pemdes ke Desa, kemudian diberikan sejumlah uang sesuai dengan data penerima setiap RT. Ketua RT inilah yang mengalirkan kepada KK penerima BLT dengan data ke rumah-rumah penerima manfaat tersebut.

Sementara di kabupaten Pemalang dan Pekalongan, penyampaian dilakukan langsung oleh pemdes sendiri kepada penerima manfaat BLT DD. Inilah pentingnya penyamaan persepsi dan sosialisasi yang masif. Apakah setiap daerah berbeda kebijakannya? Padahal rujukan utamanya hanya satu dari pusat.

c). Kriteria calon KPM. Kriteria yang dipakai oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan calon KPM BLT DD bersumber dari Permendes Nomor 6 tahun 2020. Dalam Permendes tersebut, setidaknya terdapat 2 kriteria penerima BLT DD. Pertama, berdasarkan sasaran. Kedua, berdasarkan Kriteria keluarga miskin.

Kriteria berdasarkan sasaran adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sementara berdasarkan kriteria pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria, setidaknya terdapat 9 kriteria tiap penerima manfaat BLT DD.

Kondisi yang terjadi adalah Pemdes kesulitas menemukan kriteria persyaratan berdasarkan keluarga miskin, walaupun batasannya setidaknya memenuhi 9 kriteria. Akhirnya Pemdes dalam melakukan pendataan berdasarkan sasaran sebagai disebutkan di atas.Begitu sebaliknya.

Pewarta : Puji S

Redaksi Palangka News