Pro Dan Kontra Penambangan Pasir Laut Di Perairan Jepara

Pro Dan Kontra Penambangan Pasir Laut Di Perairan Jepara

Palangkanews.co.id l Jepara, 22/4/2021
Pemerintah saat ini sedang memaksimalkan pembangunan sektor infrastruktur, salah satunya pembangunan jalan tol. Sebagai upaya untuk menunjang kelancaran lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian secara Nasional.

Proyek Jalan Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD), sepanjang 27.2 km (untuk tanggul sepanjang 10 km) Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Semarang Demak.
Pasalnya, selain terhubung jalur transportasi di dua kota tersebut, Tol Semarang – Demak juga akan memiliki tanggul yang akan mencegah masuknya air laut ke kawasan pemukiman penduduk. Disamping itu, untuk mengatasi kemacetan Semarang Demak.

Dalam Andal (1-27) disebutkan bahwa dibutuhkan matrial urugan untuk tanggul, badan jalan dan bahu jalan sebanyak 4.161.688 m3. Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) sebanyak 124.184 m3 atau setara total sebanyak 4.285.872 m3.

Perairan Jepara di pilih, karena telah memenuhi untuk persyaratan kwalitas cukup baik.Sebagai bahan matrial urugan proyek Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD) sudah melalui proses kajian dan servay yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Perusahaan Pelaksana.

Dua Perusahaan Pelaksana penambangan pasir diperairan Jepara adalah PT. Energi Alam Lestari (EAL) dengan luas area 2.339 ha dan PT. Bumi Tambang Indonesia (BTI) luas area 1.050 ha

Penambangan pasir laut yang akan diambil pasir urug, bukan karang maupun pasir besi. Lokasi area penambang pasir, jarak terdekat 3.5 mil (6km) sampai terluar 9 mil (14.4km) dari bibir pantai dengan kedalaman 19 – 30 meter dari permukaan air. Dengan sistem isap kapal berjalan dengan ketebalan 30-40 cm. Mengunakan Kapal jenis Trailling Suction Hopper Dredging (TSHD).

Sesuai dengan PP No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lungkungan Hidup, maka Perusahaan Pelaksana mengadakan Sosialisasi Publik Andal pada hari selasa (16/3/2021) di Hotel Sekuro dihadiri oleh DLH Jepara, PT. EAL, Kelompok Nelayan, Pemdes Desa Balong, dan Instansi terkait. Diharapkan masyarakat berpartisipasi memberi saran masukan dan tanggapan dapat di sampaikan kepada DLH Jepara yang akan di teruskan kepada KLHK Jakarta dalam waktu 10 hari kerja sejak dilaksanakan Sosialisasi Kajian Andal.

PT. Energi Alam Lestari dan PT. Bumi Tambang Indonesia mengadakan Sosialisasi Publik tentang Andal Pertambangan Pasir Laut di Perairan Jepara sebagai proses kajian Andal sudah mempunyai Izin Eksplorasi dan Izin Lokasi Perairan Kesesuaian Laut dari Propinsi Jawa Tengah.

Perusahaan Pelaksana mempunyai dasar Hukum pembanguan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Tol Laut Semarang Demak (TTLSD) sebagai berikut :

(1). PerMen PUPR No 335/KPTS/M tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengintegrasian pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Demak Jalan Tol Semarang Demak.

(2). Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 620/39 tanggal 5 Oktober 2017 tentang pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengintegrasian Tanggul Laut dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak.

(3). Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 2017 No 0016826 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Integrasi Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang Demak.

(4). Surat Dirjen Tata Ruang atas nama Mwnteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanggal 28 Desember 2017 tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang Demak.

Belakangan ini rame di Media pemberitaan tentang penambangan pasir laut di perairan Jepara. Pro Kontra hal yang wajar dalam Proyek Strategis Nasional (PSP). Kelompok masyarakat, pemerhati lingkungan akan menyuarakan aspirasinya dengan sudut pandang yang berbeda. Sebagai wujud dinamika demokrasi.

Masyarakat makin cerdas, untuk menyikapi. Apalagi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sangat berpotensi membawa dampak positif maupun negatif.

Dampak positif, setelah berjalan kegiatan Penambangan Pasir dan Pasca penambangan, sebagai bentuk kewajiban tanggung jawab dan kepedulian sosial Perusahaan berkomitmen :

(1). Memberi kontribusi PAD ke Pemda Jepara.
(2). Membayar Pajak ke Pemerintah
(3). Lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak.
(4). Pembuatan Break Water di garis pantai.
(5). Penanaman Mangroe di bibir pantai.
(6). Perbaikan wisata laut/pantai
(7). Perbaikan wisata religi
(8). Perbaikan Pengerasan akses jalan ke tempat wisata
(9). Perbaikan fungsi pengairan persawahan
(10). Pembuatan rumah rumpon, terumbu karang.
(11). Konpensasi desa terdampak.
(12). Progam CSR untuk kelompok nelayan, kelompok tani, dan desa.
(13). Melibatkan Pemerhati Lingkungan, Lsm, Desa dan Media (sebagai informasi kepada masyarakat)

Dampak Negatif selama berlangsung Penambangan Pasir Laut :

(1). Perubahan fisiografi dn geologo
(2). Perubahan arus dan gelombang
(3). Meningkatnya kekeruhan
(4). Terganggunya aktivitas nelayan.
(5). Gangguan biota laut.

Desa Balong Kec. Kembang Kab Jepara, salah satu desa terdampak. Memiliki luas area 1.411.197 ha, persawahan 25 ha, 28 RT dan 6 RW. Jumlah penduduk dewasa sekitar 4.500 orang.

Dilansir dari berita media Suarabaru.id pada kamis (15/4/2021) dan selasa (20/4/2021) berita yang tidak objectif dan berimbang untuk memberi edukasi dan informasi yang benar. Karena akan membuat opini masyarakat tidak berimbang. Dampaknya akan tercipta situasi tidak kondusif.

Masyarakat desa balong telah membuat surat dukungan bersyarat yang di tujukan kepada KLHK, Gubernur Prop Jateng, DLH Prop Jateng, Bupati Jepara, DPRD Jepara. Tembusan PT. EAL dan PT. BTI.

Disamping itu Perusahaan Pelaksana juga sudah membuat surat pada kamis 8/4/2021 kepada Petinggi desa balong, tentang Komitmen Perusahaan Pelaksana kepada masyarakat desa balong.

Seorang warga desa balong kec kembang jepara, Dakib RT 02/RW 04 mengatas namakan “Kelompok Balong Wani” telah mengumpulkan massa di rumahnya pada selasa malam (16/3/2021) dengan memutar film. Bertujuan agar masyarakat menolak Penambangan Pasir Laut. Kemudian pada senin (12/4/2021) Dakib mengumpulkan.masyarakat untuk diminta dukungan tanda tangan untuk menolak penambangan pasir laut. Dakib mengklaim sudah mendapatkan seribu dukungan tanda tangan menolak. Hal ini di capai dengan cara
cara yang tidak bijaksana.

Sumber : Dari berbagai sumber
Puji Sumono
Kaperwil Jateng

Redaksi Palangka News