Percepatan Penyesuaian Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan Covid19

Percepatan Penyesuaian Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan Covid19

Jakarta – Wakil Bupati Banggai Drs. H. Mustar Labolo,M.Pd Mewakili Bupati Banggai melakukan Video Conference Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Perihal Percepatan Penyesuaian Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan Covid19. Kegiatan teleconference tersebut di hadiri oleh Menkeu, Menkes, Mendes PDTT, Mensos, Menkop UMKM, Menaker, Kepala BNPP/Kepala Gugus Tugas, Gubernur Seluruh Indonesia, Serta Ketua DPRD Provinsi, Kab/Kota Hari Jumat, (17 April 2020).

Kegiatan Video Teleconference Wakil Bupati dilaksanakan di Ruang Rapat Khusus Bupati Banggai, Turut Hadir Mendampingi Wakil Bupati Banggai diantaranya Ketua DPRD Suprapto, Sekretaris Daerah Ir. Abdullah, Kepala Bappeda Ramli Tongko, Kepala Dinas Keuangan Marsidin Ribangka, Kepala BPBD Rensli Saajad, Kepala Kesbangpol Irpan Poma, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Anang Otoluwa, Dan Kepala Dinas Kominfo Hasanudin Idris bersama Staf.

Sementara Itu Bupati Banggai Dr. Ir. H. Herwin Yatim,MM di lain tempat juga mengikuti Paparan Menteri Dalam Negeri, Menkeu dan Beberapa Menteri Lainnya Melalui Zoom Aplikasi Di Rumah Jabatan Bupati Banggai Bersama Kru Prokopim.

Mendagri Prof. Tito Karnavian meminta Kepada seluruh Kepala Daerah Seindonesia untuk :
1. Melakukan Penyesuaian Target Pendapatan Daerah.
2. Melakukan Penyesuaian Pendapatan Daerah.
3. Mendanai Prioritas Penanganan Covid 19.
4. Mengikuti Tata Cara Penggunaan Belanja Penanganan Covid19.
5. Melakukan Pengutamaan Penggunaan Anggaran Melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD tahun ajaran 2020.
6. Melaporkan Hasil Penyesuaian APBD Sesuai Batas Waktu yang di tentukan.

Selanjutnya Mendagri Memaparkan Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pertanggal 16 April 2020 ada 528 Daerah yang telah melaporkan Alokasi Anggaran Penanganan Covid19 melalui Refocusing dan Relokasi APBD tahun 2020,
Total Alokasi Anggaran Penanganan Covid19 Seluruh Daerah di indonesia sebesar 56,57 T, yang terdiri dari :
– Program Penanganan Kesehatan sebesar 24,10 T atau 42,60 % dari Total Anggaran Penanganan Covid Daerah.
– Program Penanganan Dampak Ekonomi sebesar 7,13 T atau 12,60% dari Total Anggaran Penanganan Covid19 Daerah.
– sementara Program Penyediaan Jaring Pengaman Sosial berjumlah 25,34 T atau 44,80 % dari Total Anggaran Penanganan Covid Daerah.

Pada Kesempatan lain Menteri Keuangan Sri Muliani memaparkan secara makro Dampak Covid19 terhadap Ekonomi makro di indonesia, di antaranya :
–  Penerimaan Maret Tahun 2020 belum mencerminkan ekonomi karena Pembagian Deviden dan Pembelian pita Cukai Lebih Awal, Penerimaan Negara hingga 31 Maret 2020 tumbuh 7,7 %.
– Keseimbangan Primer maret 2020 lebih kecil dibanding Periode Maret Tahun 2019, belanja Negara Hanya Tumbuh 0,1% di bulan maret tahun 2020,
– Pajak Turun karena PHK dan Relaksasi Pelaporan.

Untuk itu Sri muliyani mengarahkan Agar Kepala Daerah melakukan :
– Refocusing Penggunaan DTU untuk Penanganan Covid19.
– Realokasi DID Kategori Kesehatan untuk Penanganan Covid 19.
–  Refokusing dan realokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk Pengadaan Ruang Isolasi ,Ventilator dan Mobile XRay.
– Refocusing BOK untuk Pengadan APD Puskesmas,Surveilance, dan Pengiriman Specimen Covid19.
– Refocusing Dana Desa Untuk BLT bagi masyarakat Miskin di Desa.
– Penyesuaian DBH sesuai Penurunan Penerimaan Negara.
– Pemotongan DAU 10% dan Penyesuaian Besaran Dana Otsus
– Penghentian Pengadaan Barang dan Jasa DAK Fisik Non Pendidikan Dan Kesehatan
– Penyesuaian Alokasi DAK Nonfisik sesuai sisa Kas yang ada di daerah dan Penambahan BOK Tambahan untuk insentif tenaga Medis.
– Pemotongan belanja Pegawai utamanya Tukin yang berlebihan dan Honorarium.
– Pemotongan Belanja Barang dan Jasa Min 50%
– Pengalihan Belanja ke Penanganan Covid19 seperti Bidang Kesehatan dan Bansos untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan insentif UMKM.

Setelah Memonitor Arahan Beberapa Menteri melalui Aplikasi Zoom Secara terpisah Bupati Banggai Dr. Ir. H. Herwin Yatim,MM mengatakan Bahwa Covid19 ini merupakan wabah yang sangat menghantui Seluruh Warga Masyarakat Indonesia Bahkan Di mancanegara, akibat Covid19 ini Perekonomian Dunia Anjlok, Dan Indonesiapun terdampak dari Terpuruknya Ekonomi Dunia.
Sehingga Pemerintah Pusat pun mengambil beberapa kebijakan anggaran yang sangat mempengaruhi APBD Kab. Banggai secara menyeluruh, mau tidak mau kita harus Menghadapi ini bersama, saya berharap Kepada Ketua TIM TAPD Kab. Banggai beserta anggota agar benar benar mencermati dan menelaah secara Efektif dan Efisien sesuai Arahan Menteri Dalam Negeri, Menkeu  dan beberapa menteri lainnya terkait merefocusing dan Merelokasi APBD Kita.

Semoga wabah yang Melanda Indonesia Dapat Segera Cepat berakhir. Dan Kita Semua selalu dalam Lindungan Allah SWT. (Red).

admin

admin