Penyelewengan Dan Pungli Di Desa Lapor Saber Pungli

Penyelewengan Dan Pungli Di Desa Lapor Saber Pungli

Palangkanews.co.id || Jepara, 17/6/2021 Presiden Joko Widodo
menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Di Jakarta pada tanggal 20/10/2016

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.



“Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja !”, ujar Joko Widodo dikutip dari siaran pers resmi istana pada Jumat 17/3/2017.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, selama 5 tahun terakhir ini tidak banyak hasilnya, khususnya di desa. Sesungguhnya berdasarkan Perpres Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.

SATGAS SABER PUNGLI memiliki empat fungsi, yakni :

(1). Intelejen,
(2). Pencegahan
(3). Sosialisasi, penindakan
(4). Yustisi.

Diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan/OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :

(1). Website : http://saberpungli.id
(2). SMS : 1193
(3). Call Center : 193

Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

Adapun macam-macam pungutan liar yang ada di Pemerintahan Desa antara lain :

A. Pungutan Administrasi
(1). Pungutan atas pelayanan Surat Pengantar
(2). Pungutan atas pelayanan Surat Rekomendasi
(3). Pungutan atas pelayanan Surat Keterangan
(4). Pungutan atas pelayanan jual-beli
(5). Pungutan atas pelayanan hibah
(6). Pungutan atas pelayanan alih penguasaan

B. Pemotongan Bansos
(1). Pemotongan DD
(2). Pemotongan PKH
(3). Pemotongan BPNT
(4). Pemotongan BLT
(5). Pemotongan BST
(6). Pemotongan Plesterisasi
(7). Pemotongan Bedah Rumah

C. Penambahan Anggaran
(1). Penambahan beban PBB
(2). Penambahan beban rekening Listrik
(3). Penambahan beban rekening Telepon
(4). Penambahan beban rekening Air PDAM.

Penulis : Puji S

Redaksi Palangka News