Penerima Bansos Kebanyakan Keluarga Lurah. Ungkap Mensos Risma

Penerima Bansos Kebanyakan Keluarga Lurah. Ungkap Mensos Risma

Palangkanews.co.id || Jepara –16/6/2021, Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. “Adalah progam pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin”. kata Mensos Risma dalam webinar dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).

Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku banyak yang protes kepadanya karena penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Hal ini bertentangan dengan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.



Risma mengatakan komplain tersebut mengungkap bahwa banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH. Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nomor 04/3/OT.02.01/I/2020. Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Progam Keluarga Harapan Tahun 2020.
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” kata Risma.

Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma menyebut saat ini progresnya sudah mencapai  90%.

Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” tuturnya.

Risma menyebut nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.

“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandas Risma.

Pewarta : Puji S

Redaksi Palangka News