Redaktur Palangka News
Palangka Raya // Pemprivkalteng – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen dalam memaksimalkan Sungai Kapuas Murung sebagai Exit Way berbagai komoditas di Kalimantan Tengah. Hal tersebut merupakan mimpi dan gagasan yang sudah lama diinisiasi sejak tahun 2003, dimana pada saat itu Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai provinsi penyumbang emas hijau (kayu) bagi negara, namun tidak berdampak bagi perekonomian daerah secara signifikan karena lebih dinikmati oleh provinsi tetangga (Kalimantan Selatan) sebagai pintu keluar sumber daya alam yang berasal dari wilayah Kalimantan Tengah. Begitu pula halnya dengan sektor pertambangan yang khususnya berasal dari wilayah Barito (Kalimantan Tengah), sebagian besar keluar dan tercatat melalui Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal ini dikarenakan kondisi alur pelayaran, dalam hal ini Sungai Kapuas Murung yang belum mampu untuk dilayari kapal-kapal besar, sehingga kapal tongkang pengangkut Sumber Daya Alam (SDA) dari Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kalimantan Tengah lebih memilih Alur Sungai Barito, yang mengakibatkan SDA berasal dari Kalteng justru tidak tercatat di Kalimantan Tengah sendiri.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/9/2024) mengatakan bahwa pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo telah menunjukkan progres yang sangat siginifikan. Ditambah, semua proses melalui skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta (Badan Usaha Pelabuhan) atau dikenal dengan Public Private Partnership (PPP), sehingga tidak hanya mengandalkan pembiayaan APBN maupun APBD. Mengingat dengan telah ditetapkannya pemrakarsa Ship to Ship (STS) oleh Kemenhub RI pada tahun 2023, dalam hal kelengkapan administrasi sesuai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah selesai, terkait dengan kebijakan selanjutnya kewenangan berada di Kementerian Perhubungan.
“Kita bersyukur komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Optimalisasi Alur Pelayaran Sungai Kapuas Murung saat ini mencapai progres yang signifikan, penyusunan dokumen studi dan administrasi lainnya untuk pelaksanaan Ship To Ship (STS) di Muara Sungai Kapuas Murung telah selesai. Saat ini sedang berproses untuk optimalisasi alur sungai dari Pelabuhan Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Muara Kapuas Kabupaten Kapuas, dengan skema Public Private Partnership (PPP) berupa Konsesi kerja sama Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditunjuk sebagai pemrakarsa kegiatan, tinggal menunggu evaluasi dari BPKP untuk pelaksanaan selanjutnya”, ucapnya.
Adapun dampak positif optimalisasi Sungai Kapuas Murung sebagai Exit Way komoditas di Kalimantan Tengah dengan optimalisasi Alur Sungai Kapuas dari Pelabuhan Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Muara Kapuas Kabupaten Kapuas dan adanya Ship to Ship di Muara Kapuas yang merupakan salah satu program strategis daerah antara lain Dapat mengurai kepadatan lalu lintas kapal dan ketergantungan akan alur Sungai Barito (Kalimantan Selatan) dengan mengoptimalkan alur pelayaran dan rencana Ship to Ship di Muara, sehingga kapal-kapal di atas 5.000 GT dapat melalui alur Sungai Kapuas Murung; Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, khususnya munculnya creative financing baru terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Memunculkan multiplier effect baru dengan munculnya mata pencaharian baru dan kebutuhan akan tenaga kerja khususnya bagi Masyarakat Kalimantan Tengah; serta Mendorong partisipasi sektor swasta dalam investasi, pengembangan fasilitas, dan layanan logistik.
Kemudian, Yulindra Dedy menambahkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku OPD teknis yang menjalankan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perhubungan, terus berupaya semaksimal mungkin agar program strategis daerah ini dapat segera berjalan dan dalam waktu dekat juga akan melaksanakan koordinasi lebih lanjut untuk percepatan ke Kementerian Perhubungan.
“Kami juga memohon dukungan semua pihak agar pada saatnya apa yang menjadi mimpi terkait kemandirian pencatatan hasil ekspor untuk Kalimantan Tengah dapat segera terealisasi dan memunculkan multiplier effect baru sejalan dengan peningkatan perkonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Publikasi : Titin
