Redaktur Palangka News
SUKAMARA // Pemkab Sukma – Pj. Bupati Sukamara Rendy Lesmana,S.P.,M.M.C.R.B.C. melakukan lawatan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan pemgembangan kawasan transmigrasi.
Pertemuan langsung dengan Direktur Jenderal Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Ir. Daton Ginting Munthe, M.M. pada hari rabu tanggal (13/11/2024) di Jakarta didampingi Sekretaris Daerah Sukamara Yofi Yudistira,S.Pt, Staf Ahli Bupati Sukamara, dan Kepala Dinas Transmigrasi Sukamara.
Kunjungan lawantan ini disampaikan beliau dalam rangka menyerahkan sertifikat kawasan transmigrasi di Kabupaten Sukamara berupa tambahan sebanyak 320 Ha sehingga total yang sebelumnya 200 Ha menjadi 520 Ha.
Lokasi ini yang disiapkan sebagai bentuk komitmen pemkab sukamara dalam pengembangan dan penambahan kawasan transmigrasi sebagaimana yang sudah terbangun dan berjalan di SP 1 Pulau Nibung yang selama ini diusahkan untuk ditambah kembali.
Sedangkan SDT sisa daya tampung SP Pulau Nibung, sesuai dengan program secara nasional. Direktur Jenderal Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjanjikan juga tahun depan untuk SP 1 sisa daya tampung SP Pulau Nibung akan dilanjutkan proses program tersebut.
Yang mana Rendy Lesmana mengingatkan yang akan diutamakan kepada warga setempat untuk terlebih dahulu untuk dilakukan pendataan dan inventarisasi berkenaaan dengan yang berminat untuk mengisi lokasi tersebut.
Lanjutnya adapun dari luar daerah disarankan agar Pemkab Sukamara segera untuk melaksanakan kerjasama dengan daerah-daerah pengirim seperti dari jawa tengah, jawa barat dan daerah lainnya sesuai dengan karakteristik dari wilayah Sukamara.
Dan Pj. Bupati Sukamara juga menyampaikan kepada nasional Direktur Jenderal Pembangunan dan pemgembangan kawasan transmigrasi agar dapat mengunjungi lokasi tersebut untuk mengetahui lebih jelas kondisi dan situasi pada saat ini.
Dan disampaikan juga lokasi 520 Ha ini selain wilayahnya dapat dibuka untuk transmigrasi tanaman pangan dan lokasi untuk budidaya perikanan air payau.
“Untuk itu harapannya proses pengembangan transmigrasi ini dapat secara terintegrasi terutama penganggarannya dari APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten, ” ungkap Rendy Lesmana.
Publikasi. : Red/Tina
