Pemkab Kotim Krisis keuangan, Hutang Pusat dan Pemprov Kalteng Belum Bayar

Pemkab Kotim Krisis keuangan, Hutang Pusat dan Pemprov Kalteng Belum Bayar

Palangkanews co id #! SAMPIT – Krisis keuangan yang membekap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Bupati Kotim Halikinnor memutar otak. Berupaya agar kewajiban yang berkaitan dengan hak orang banyak bisa terbayarkan.

Belum terbayarnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Kotim selama tiga bulan terakhir, yakni Juli, Agustus, September, membebani pikiran Halikinnor. Bahkan, dia sampai menegaskan, rela tak jadi bupati lagi daripada meninggalkan utang. ”Saya sudah instruksikan tim anggaran selesaikan dulu pagu utang. Karena saya dengar TPP baru sampai Juni,” ujarnya saat membuka Rakordalev di Aula Sei Mentaya Bappelitbangda Kotim, Senin (9/10). Lalu di publikasikan 11/10.

Halikinnor mengatakan, di pusat ada Dana Bagi Hasil (DBH) Kotim yang belum tersalur sebesar Rp180 miliar. Namun, berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, utang kurang bayar se-Indonesia totalnya mencapai Rp40 triliun, sedangkan di APBD hanya Rp2 triliun. ”Kalau Rp2 triliun dibagi bayar utang se-Indonesia, utang mereka ke kita Rp180 miliar. Paling kita dapat maksimal Rp10 miliar. 

Padahal, harapan kami kemarin, begitu bisa disalurkan Rp100 miliar, TPP itu sudah dibayar lunas semua. Makanya saya mengambil kebijakan itu berat, karena risiko pejabat politik mau mendekati tahun terakhir tidak ada pembangunan itu risiko. 

Tapi, saya lebih baik tidak jadi bupati lagi daripada meninggalkan utang. Tidak mau saya,” tegas Halikinnor. 

”Makanya, dengan anggaran yang sangat terbatas perlu dipahami, mungkin ada teman OPD yang membuat telaahan staf bupati minta tambahan. Kami ingin semua sebenarnya. Cuma itu tadi, kondisi kita yang saat ini Rp253 miliar plus sedikit, bagaimana kita mencari duitnya?” katanya. 

Selain DBH pusat yang belum tersalur, ada juga DBH provinsi sebesar Rp57 miliar yang belum tersalurkan untuk Kotim. Menurutnya, jika utang pusat dan provinsi dibayar, maka utang pemerintah daerah, salah satunya untuk membayar TPP, lunas sepenuhnya. ”Sebenarnya kalau dibayar semua utang pusat dengan provinsi, lunas utang kita itu.

 Jadi, teman-teman juga bisa lebih leluasa, lebih bisa membangun sebenarnya. Sampai saat ini baik pusat maupun provinsi masih punya utang dengan kita. Bukan kita punya banyak duit, tapi mereka yang belum membayar ke kita. Ini menjadi salah satu kendala kita,” jelasnya. 

Halaman: 1 2 3 Sejak Baca Ini, 

Dia juga meminta agar permasalahan absensi jadi perhatian bersama jajaran di lingkungan Pemkab Kotim. Apalagi dia menyebut ada surat kaleng yang mempermasalahkan hal tersebut.

 ”Sebenarnya ini tugas Sekda dan jajaran. Masalah absensi e-kinerja dan e-personal. Sampai ribut-ribut ada surat kaleng segala macam. Coba kalau ada hal seperti itu dibicarakan,” ujarnya.

Di hadapan peserta rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi, Halikinnor mengatakan, forum itu hanya tentang evaluasi pembangunan. Namun, ada apabila ada permasalahan apa pun, bisa dibicarakan di forum itu.

 ”Karena saya lihat laporan Sekda yang disampaikan ke saya persentasenya, ada yang masih sampai bulan Mei belum menginput,” sebutnya.

 Halikinnor juga mempertanyakan keterlambatan penginputan tersebut. Apakah karena beban kerja pegawai yang bersangkutan atau ada hal lain yang menjadi penyebabnya.

 ”Kalau karena beban kerja yang bersangkutan, kepala dinas bisa membagi beban kerja itu, sehingga sampai tidak mengupload atau karena yang bersangkutan lupa atau malas. Sebab, kalau untuk kepentingan dia pribadi saja tidak bisa terupload, jangan-jangan tupoksinya juga tidak dikerjakan. Makanya saya bilang jangan buka tutup buka tutup itu. Dievaluasi dulu,” tegasnya.

Jika memang beban kerja dari pegawai yang bersangkutan berat dan memang penuh kerjaan, sehingga menyebabkan pegawai itu tidak sempat mengunggah, maka beban kerjanya yang perlu dievaluasi.

 ”Tapi kalau memang pekerjaannya tidak berat, jangan-jangan lupa kalau tanggal 10 terakhir upload,” ucapnya. Dia juga mempertanyakan perangkat daerah yang hadir dalam rapat tersebut, terkait sosialisasi batas akhir upload e-personal dan e-kinerja pada tanggal 10 setiap bulannya. ”Pernah disosialisasikan tidak di setiap OPD? Karena telat akhirnya ribut. 

Padahal hal kecil saja. Hal sepele yang harusnya bisa di tanggulangi,” imbuhnya. Halikinnor bahkan ingat saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, petugas rumah sakit kerja lantai atas dan bawah, naik turun. Saat itu dia meminta agar personel ditambah. Sebab, jika demikian, beban kerja yang berat apalagi masa Covid-19 akan mudah terkena penyakit.

Siapa pun kalau capek daya tahan tubuh akan lemah dan dia akan mudah terkena penyakit,” ucapnya. 

Halikinnor meminta agar semua kegiatan dihentikan dulu, dia juga meminta BKAD untuk memprogram pengadaan barang dan jasa, kalau masih bisa agar dikesampingkan dulu.

”Utamakan TPP dulu, karena tidak ada lain penghasilan PNS selain dari TPP. Itu saja yang diharap-harap. Banyak SK pegawai yang di sekolahkan, jadi begitu terlambat mereka pasti merasa kesulitan,” tuturnya. 

Halikinnor meminta Kepala BKAD Kotim agar melakukan evaluasi untuk mengutamakan dulu pegawai di lingkungan Pemkab Kotim. Meski banyak hujatan datang terkait keterlambatan TPP, Halikinnor mengaku tidak peduli. ”Saya tidak peduli mau diapakan. 

Makanya saya bilang, ” dihujat tidak jadi sampah, disanjung tidak akan jadi rembulan. Yang penting kita tetap jalan,” sebutnya. 

Halikinnor juga meminta kepala dinas mengawasi, termasuk Sekda Kotim, sehingga tidak ada pihak yang disalahkan.

 ”Termasuk bupati. Kalau saya keliru, koreksi saja kita sama-sama, hanya kewenangan dan tanggung jawab saja yang berbeda. Jadi, saling koreksi untuk kebaikan. Jangan koreksi masuk ke media sosial, tidak akan menyelesaikan,” tegasnya. 

Pewarta.  : Ariyanto 

Sumber    : ***/ign/Yuni P/ hasil rapat arahan Pemkab Kotim

Redaksi Palangkanews

Pimpinan Redaksi Palangka News