Pemkab. Gumas Gelar Webinar BPP Kemendagri

Pemkab. Gumas Gelar Webinar BPP Kemendagri

Palangkanews.co.id | Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti pelaksanaan kajian konflik pertanahan, di daerah kegiatan tersebut digelar melalui dalam webinar BPP Kemendagri di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Jumat (22/01/2021) siang.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Lurand, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Baryen, Kepala Bagian Pemerintahan Jepin, Kepala Bagian Hukum Erdi Sito, Kepala Badan Litbang pada Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas Erik.

Kepala Badan Ditbang Mendagri Agus Fatoni dalam sambutannya meyampaikan, tanah mempunyai nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak hanya di tanah air kita tetapi juga diseluruh Indonesia. Tanah sering kali diopjekan diperebutkan sehingga memicu terjadinya konplik pertanahan, baik ditingkat desa maupun ditingkat Kabupaten/kota.

Dikatakannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ART/BPN) mencatat hingga Oktober 2020, sengketa konplik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan berjumlah 9.000 kasus. “Jumlah kasus konplik pertanahan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”
Sepajang tahun 2020 telah terjadi 241 kasus konplik pertanahan di 359 kampung/desa yang melibatkan 135.330 kepala keluarga dilahan seluas lebih dari 624.000.

Lanjut beliau dampak konplik dari pertanahan ini sangat luas berpengaruh terhadap ekonomi serata menumbuhkan biaya, mengorbankan tenaga dan juga pikiran dan waktu bagi yang merasa dirugikan. Sementara dari dampak sosial terjadinya kesenjangan sosiasl minimnya koordinasi antar pemerintah dan juga menurunnya kepercayaan publik.

Sementara dari dampak ekologis akan terjadi penentalaran tanah dan penurunana kaualitas tanah hingga memicu terjadinya bencana.
Dia menambahkan kegiatan webinar hari ini bertujuan yang pertama, untuk mencermati kembali berbagai latar belakan yang terjadi konplik pertanahan yang terjdi di Indonesia, yang kedua diperhadapkan terkait strategis dan langkah-langkah yang telah di upayakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanganan dan penyelesaian konplik, termasuk melalui penyempurnaan relugasi upaya dan persuasi dalam penyelesaian sengketa dalam ranah hukum.

Yang ketiga mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang dialami dalam penanganan konplik didaerah dan mencari solusi konplik pertanahan.
Banyak sekali paktor konplik pertanahan data yang di rilis oleh BPN 2019 paling tidak 8 paktor yang memicu konplik pertanahan diberbagai daerah di Indonesia, antara laian dikarnakan penguasaan kepemilikan tanah aset BUMN dan tanah yang berada di kawasan hutan, kemudian penetapan atas tanah batas dan letak bidang tanah, pengadaan tanah, tanah opjek pemerintah tuntutan ganti rugi tanah patiklir tanah hukum adat dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kementerian dalam Negeri sebagai Pembina dan kawan-kawan di daerah juga mempunyai kewajiban untuk ikut menyelesaikan berbagai konplik pertanahan yang ada di Indonesia hingga tahun 2019 hingga semester 2 tahun 2018 kita telah mempasilitasi konplik pertanahan sebanyak 487 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada webinar hari ini dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan terima kasih kepada seluruh peserta dan selamat berdiskusi,” pungkasnya.

Pewarta : Tim pknews Gumas, Iswanto
Sumber. : Liputan pknews Gumas

admin

admin