Ngaku Miskin Untuk Dapatkan Bansos PKH. Ancaman Denda Dan Bui

Ngaku Miskin Untuk Dapatkan Bansos PKH. Ancaman Denda Dan Bui

Palangkanews.co.id || Jepara, 18/6/2021 Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dan Program Keluarga Harapan (PKH) memungkinkan keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah. 

Bagi warga miskin yang sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan ditempeli stiker yang menunjukan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan. 



Namun begitu, banyak warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi ditetapkan sebagai warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Polemik penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran terus bermunculan. Penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial itu dinilai tidak menyentuh orang miskin, sebab masih banyak warga miskin yang tidak tersentuh bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dimana warga yang benar-benar miskin jauh harapan untuk mendapatkan bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH).

Hati-hati bagi keluarga yang sebenarnya tidak miskin tapi mengaku-aku miskin dan masuk daftar penerima Progam Keluarga Harapan (PKH). Bisa-bisa jadi miskin betulan. Betapa tidak, jika terbukti mencurangi Progam Keluarga Harapan (PKH) mereka terancam pidan dan denda sekaligus. 

Sebenarnya, sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Hal itu diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O11 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 5O juta.

Kemudian diatur pula pidana dalam pasal 43, dimana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 5OO juta.

Prihatin dengan orang yang mampu tapi bermental miskin. Dapat Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai tapi tidak mau berbagi. Apalagi mengembalikan kepada pemerintah. Malah masih mengharap BLT/DD/ADD Covid 19. Masih banyak orang yang lebih membutuhkan Bantuan Sosial.

Pewarta : Puji S

Redaksi Palangka News