NasDem Tidak Dapat Menerima LPJP APBD Jepara TA 2020

NasDem Tidak Dapat Menerima LPJP APBD Jepara TA 2020

Palangkanews.co.id || Jepara 16/7/2021 Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Bupati Jepara Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Paripurna, DPRD Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kamis (15/7/2021).

Analisa catatan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Padmono Wisnunugroho, SH. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD TA 2020. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



Fraksi Nasdem Jepara, memberikan analisa Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, ada beberapa catatan dari Fraksi Partai NasDem yang di sampaikan, sebagai berikut :

(1). Bahwa OPD kurang memahami Perencanaan Penganggaran dan pengelolaan keuangan yang berakibat terlambatnya pengajuan pencairan Dana. Hal ini menunjukkan bahwa OPD tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

(2). Dalam penyampaian LPP APBD 2020 Pendapatan dan Belanja Perumda Aneka Usaha dan PDAM masih sangat lemah dan sangat buruk serta selama ini tidak pernah memberikan PAD yang signifikan, seperti :

(a). Penyertaan modal untuk Perumda sebesar 16 Milyar dengan biaya promosi 338 juta, keuntungan yang bisa diberikan kepada Pemerintah daerah hanya 135 Juta.

(b). Biaya Operasional PDAM 4,73 Milyar tidak sebanding hasil yang didapat.

(c). Pelayanan PDAM kurang maksimal, Laporan keuangan yang tidak jelas, dan piutang sampai 13 Milyar.

(d). Mangkraknya Sumur dan Jaringan PDAM di Desa Blimbingrejo yang di sewa dari sumur-sumur pertanian, sungguh sangat merugikan petani.

(e). Adanya Pendakalan saluran irigasi di Desa Suwawal Timur, Pakis Aji yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha. Sangat merugikan para petani setempat.

(f). Adanya temuan kelebihan Pajak (Pajak yang dibayarkan dimuka) sebesar 620 Juta oleh PDAM.

(g). Pasang baru PDAM terlalu mahal, misi sosial hampir tidak ada.

(h). Banyaknya aduan dari masyarakat yang setiap tahun sudah bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Desa tetapi kenyataannya masih menunggak Pajak.

(i). Banyak temuan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN OPD yang tidak terserap sempurna, dengan rincian sebagai berikut :

(a). Disdikpora, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 86,61% atau 413,4 Milyar dari total 477,3 Milyar.

(b). Dinas Kesehatan, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 46,89% atau 5,4 Milyar dari total 11,6 Milyar.

(c). Diskopukm Nakertrans, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 73,32% atau 2,4 Milyar dari total 3 Milyar.

(d). DinsosPermaDes, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 71,71% atau 1,8 Milyar dari total 2,5 Milyar.

Masih banyak yang harus segera dibenahi dan diperbaiki dalam hal perencanaan, khususnya soal Gaji dan Tunjangan ASN.
OPD tidak dilibatkan dalam pembahasan refokusing, sehingga membuat anggaran refokusing tidak bisa terserap dengan baik.

Refokusing untuk Covid 19 masih ada Silpa kurang lebih sekitar 40 M, artinya perencanaan refokusing masih belum terencana dengan baik.Kurangnya Inovasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Proses Belajar Mengajar di masa Pandemi Covid-19, ini sangat penting dan urgent mengingat kurang lebih 1 (satu) tahun ini pendidikan semuanya melalui daring/online.

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Jabatan, tidak hanya memenuhi regulasi yang ada namun harus juga mengedepankan substansi, terlebih Tim Penilaian Kinerja PNS tidak dilibatkan.

Kurangnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan Edukasi dan Koordinasi dengan Satgas Desa serta perluasan tugas mulai dari perawatan pasien isolasi mandiri sampai pemakaman warga yang meninggal di luar Rumah Sakit.

Dalam melakukan tracking kepada pasien yang terkena Covid 19, Dinas Kesehatan sangat lambat bahkan ada yang tidak sama sekali. Program Recovery Ekonomi yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih kurang jelas, untuk itu Dinas terkait untuk segera menyusun program-program yang berhubungan dengan Recovery Ekonomi agar bisa diusulkan di Tahun Anggaran Tahun 2022. Jangan sampai program dan kegiatan Dinas terkait Recovery Ekonomi di Refocusing, ini tidak akan sesuai dengan RPJMD tahun 2022 yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

Belum sempurnanya Perda yang mengatur tentang CSR, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyempurnakan Peraturan Daerah terkait CSR tersebut. Hal ini kami sampaikan karena terdapat kenaikan investasi fantastis baik dari PMDN sebesar 3.783% dan PMA sebesar 590% sehingga hal ini harus ada upaya terperinci agar CSR ini bisa terintegritas serta terkelola dengan baik dengan program-program Pemerintah Daerah.

Kami melihat penutupan TPA di Desa Gemulung tidak mengedepakan kepentingan rakyat tetapi kepentingan investor. Hal ini tidak sesuai dengan keputusan DPRD tahun 2020 yang telah memutuskan tidak di perbolehkan melakukan penutupan TPA Gemulung sebelum ada TPA pengganti.
Namun DLH tdk mengindahkan keputusan DPRD, DLH tetap menutup TPA tersebut sehingga rakyat di rugikan juga beban APBD semakin berat.

Pada Dinas Pariwisata, pendapatan dan biaya gaji pegawai tidak seimbang dgn pendapatan. Ini cukup memprihatinkan, karena kalau kita lihat Kabupaten Jepara yang mempunyai destinasi wisata yang banyak, akan tetapi pendapatan yang di terima tidak sebanding dengan anggaran yang di berikan kepada Dinas Pariwisata.

Terakhir, Fraksi Partai NasDem meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara harus secepatnya menindaklanjuti semua rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara komprehensif.

Dari temuan-temuan diatas, Fraksi Partai NasDem Tidak Dapat Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan mengusulkan DPRD menggunakan hak-hak konsitusional untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada. Hal ini, bukan karena suka atau tidak suka, tetapi ini murni untuk kebaikan Pemerintah Daerah. Kedepannya, Fraksi Partai Nasdem, berharap Bupati bersama dengan DPRD dan masyarakat Kabupaten Jepara bisa besinergi dalam membangun Jepara yang MADANI, agar bisa maju dan mandiri demi kesejahteraan masyarakat Jepara.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai NasDem terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pewarta ; Puji S

Redaksi Palangka News