LSM Dan Media Tidak Diundang Sosialisasi Amdal Penambangan Pasir Laut PT. Energi Alam Lestari Di Perairan Jepara

LSM Dan Media Tidak Diundang Sosialisasi Amdal Penambangan Pasir Laut PT. Energi Alam Lestari Di Perairan Jepara

palangkanews.co.id | Jepara, 22/3/2021 PT. Energi Alam Lestari yang beralamat Jln. Wolter Monginsidi No 97 Rawa Barat Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berencana melakukan kegiatan Pertambangan Pasir Laut di Perairan Jepara. Izin lokasi perairan yang dikuasakan kepada PT. Energi Alam Lestari seluas 2.339 Ha. Pasir laut hasil pertambangan digunakan sebagai bahan baku material pengurukan reklamasi tanggung pantai.

LSM Pelita Jepara yang di pimpin syech puji sapaan akrabnya berkantor di desa kaliaman kec kembang jepara, salah satu aktifis pemerhati Lingkungan Hidup “kegiatan penambangan pasir laut, punya dampak sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif. Berupa perubahan fisiografi dan geologi, perubahan bathimetri, perubahan arus, perubahan gelombang, ekologis sosial budaya, menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, merugikan masyarakat nelayan sekitar, merusak ekosistem, merusak terumbu karang dan biota laut, serta mengganggu proses proses alamiah disekitar lokasi” ujar nya pada awak media.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka PT. Energi Alam Lestari mengumumkan kepada masyarakat dan mengharapkan partisipasi serta masukan dari semua pihak dalam pelaksanaan Kajian Amdal. Saran masukan dan tanggapan dapat disampaikan dalam waktu 10 hari kerja.

PT. Energi Alam Lestari telah mengadakan sosialisasi AMDAL pertambangan Pasir Laut sebagai kajian untuk mendapatkan Izin Pertambangan Pasir Laut.

“Sosialisasi di adakan di Hotel Sekuro Jepara, pada hari selasa 16/3/2021 di hadiri dari oleh PT. Energi Alam Lestari, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kelompok Nelayan. Kenapa
tidak menghadirkan dari unsur elemen masyarakat, LSM pemerhati lingkungan, kelompok nelayan yang lain, media, menjadi pertanyaan publik” imbuhnya

Patut dipertanyakan dalam kegiataan sosialisasi AMDAL LSM pemerhati lingkungan hidup dan Media tidak di undang. Padahal sesuai dengan Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan Hukum untuk masyarakat mendaparkan Informasi Publik dan Media sebagai kontrol sosial masyarakat.

Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang mencakup usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut, pengelolaan tambang pasir dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan, di antaranya adalah :

(1). Meningkatkan kekeruhan perairan yang akan memberikan dampak kepada ekosistem terumbu karang, cahaya yang kurang sehingga ekosistem lamun akan mengalami kerusakan.

(2). Menurunkan produktivitas nelayan.

(3). Menyebabkan pola arus dan gelombang berubah

(4). Mengakibatkan abrasi di pantai.

Mengingat dampak yang sangat besar, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 tahun 2002 , tanggal 13 Maet 20102, tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut. Inpres ini segera ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang merupakan Pemesanan Tim Pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut.

Menindaklanjuti Inpres dan SK Presiden tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : 01K-TP4L/VIII/ 2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang KETUA TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS PENG kontrol PASIR LAUT yang akan melakukan Pengendalian dan pengawasan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pengelolaan pengusahaan pasir laut, dan pencegahan perusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Dalam pelaksanaan Pengusahaan Penambangan pasir laut, Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2002, telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut. Dalam Kepmen pada Bab III dan Pasal 4, ditetapkan ZONA DILARANG melakukan penambangan pasir adalah sebagai berikut :

(1). Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;

(2). Kawasan Suaka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

(3). Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (Suaka Mamalia Laut), Suaka Perikanan, Daerah biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya

(4). Perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang terukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah.

(5). Perairan dengan kedalaman perairan kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;

(6). Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;

(7). Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);

(8). Zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Penambangan pasir di laut dilarang dilakukan dilaut diatur dalam UU 27 tahun 2007 dan direvisi dengan UU 1 tahun 2014, dimana dalam pasal 35 dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan.Pasal 35 ayat 1, melakukan penambangan pasir pada wilayah yang sesuai teknis, ekologis, sosial, dan / atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau pencemaran lingkungan dan / atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan, telah ditetapkan Petujuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, No. 57 tahun 2011.

Pewarta : Puji Sumono Kaperwil Jateng
Sumber. : pertambangan pasir dan LSM

Redaksi Palangka News