Lima Pejabat PUPR, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan, Ditahan Jaksa

Lima Pejabat PUPR, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan, Ditahan Jaksa

Palangkanews.co.id | Penyidik mengiring para tersangka ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Banda Aceh yang berada di kawasan Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Jumat (29/1/2021). Hari lalu

Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue menahan lima pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Simeulue yang terlibat kasus dugaan korupsi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2017.

Kelima pejabat tersebut berinisial AL dan BF sebagai PPK, AH sebagai KPA, IW pejabat pengadaan dan PHO, serta DA sebagai PPTK. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banda Aceh, kawasan Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Jumat (29/1/2021).

Penahanan dilakukan setelah penyidik Polda Aceh menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik Kejari Simeulue. Prosesi penyerahan tahap II yang berlangsung di Kajati Aceh dan disaksikan langusng Kajari Simeulue Muhammad Ansar Wahyudin.

“Tersangka yang ditahan hari ini (kemarin-red) ada lima orang, dan hari ini kita telah melakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kajhu,” kata Kajari Simeulue Muhammad Ansar Wahyudin didampingi Aspidsus Kejati Aceh, R Raharjo Yusuf Wibisono.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, sebut Ansar, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 5,7 miliar lebih dari pagu Rp 10,7 miliar lebih yang bersumber dari APBK Simeulue tahun 2017.

Dalam proses tahap II, para tersangka juga mengembalikan uang kerugian negara Rp 1,4 miliar. Tapi, Ansar mengingatkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan proses hukum, apalagi pengembalian hanya Rp 1,4 miliar dari total Rp 5,7 miliar.

Menurut Ansar, kegiatan tersebut tidak dilakukan dalam satu paket, tetapi dipecah dalam beberapa paket pekerjaan. Ansar mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan dari kegiatan itu. “Pengerjaannya tidak sesuai spek,” ungkap dia.

Ansar mengaku, semua tersangka berasal dari Dinas PUPR Simeulue. Tidak ada satupun tersangka dari rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

Apakah memang rekanan tidak terlibat dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPRU tersebut? Terkait hal ini Kajari Simeulue, Muhammad Ansar Wahyudin tidak menjelaskan secara rinci.

“Kita lihat dulu dari persidangan, apabila ditemukan fakta baru dipersidangan kita akan tindaklanjuti,” ungkapnya singkat.

Pewarta. : Masrizal pknews
Sumber. : Kejari Simeulue/ Serambi

Redaksi Palangka News