Kunker Komisi II DPRD Kalteng, implementasi program PSR, Terkendala Status Kawasan.

Kunker Komisi II DPRD Kalteng, implementasi program PSR, Terkendala Status Kawasan.

Palangkanews.co.id || Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) serta Dinas Perkebunan (Disbun), terus mendorong implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi masyarakat petani sawit mandiri di Bumi Tambun Bungai. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon saat dibincangi di gedung dewan, Senin (3/5/2021).

Menurutnya, salah satu masalah yang berkaitan dengan perkembangan PSR adalah masalah status kawasan karena banyak kebun masyarakat yang belum ditetapkan dalam kawasan Penggunaan Lain (APL).

“Komisi II telah melaksanakan kunjungan ke sejumlah wilayah dalam rangka meninjau sejauh mana implementasi dari progres PSR. Memang program yang digelontorkan pemerintah pusat bagi petani sawit mandiri sejak tahun 2017 silam sudah berjalan secara merata. Namun yang menjadi masalah saat ini di sejumlah daerah adalah status kawasan karena banyak kebun masyarakat yang belum masuk kawasan APL, ”ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I termasuk Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga menyatakan perlu adanya perhatian dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten agar masalah status kawasan yang diajukan masyarakat dalam progres PSR bisa Clean and Clear (CnC) ).

“Akan sangat disayangkan program PSR tidak dimanfaatkan semaksimal. Oleh karena itu, Komisi II mendorong agar hal ini dapat menjadi perhatian utama pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Karena program ini memang penanganannya sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perkebunan, ”katanya.

Selain itu, keberadaan program PSR sangat berdampak positif masyarakat. Pasalnya, pemerintah pusat siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 juta per hektar, serta mengawal proses peremajaan hingga program tersebut dipastikan sukses.

“Tidak hanya mendorong pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah status kawasan. Komisi II juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan program ini, karena pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui bidang perkebunan dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 juta untuk 1 hektar lahan dengan total maksimal 4 hektar per Kepala Keluarga (KK). Bahkan pemerintah juga mengawal sampai program tersebut benar-benar berhasil, ”pungkasnya.

Pewarta : Aris dkk pknews
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Redaksi Palangka News