Kemenko Marves Kaji Opsi Material Timbunan Untuk Pembangunan Tol-Tanggul Laut Semarang-Demak

Kemenko Marves Kaji Opsi Material Timbunan Untuk Pembangunan Tol-Tanggul Laut Semarang-Demak

palangkanews.co.id || Jepara, 14/9/2021 Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Rahman Hidayat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Dukungan Penyediaan Bahan Timbunan untuk Infrastruktur Tol–Tanggul Laut Semarang–Demak dan Pengamanan Pesisir Pantai Utara Jawa secara virtual. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktur Operasional PT PP, Direktur Utama PT Van Oord Indonesia, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jawa Tengah. Kamis (12/8/2021)

“Rakor teknis ini diadakan untuk membahas apa saja kemungkinan material timbunan yang akan digunakan pada pembangunan Tol–Tanggul Laut Semarang–Demak dan Pengamanan Pesisir Pantai Utara Jawa,” buka Asdep Rahman.

Hal tersebut menjadi penting untuk dibahas karena dapat menjadi solusi dalam menangani banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah tersebut.



Melalui kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa diperlukan sebanyak 9-10 m3 material timbunan untuk pembangunan Tol-Tanggul Laut Semarang-Demak. Penambangan pasir laut pun  direncanakan akan diambil dari beberapa titik, diantaranya zona U6-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Lampung; zona U6-2 yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; zona U6-3 yang berada di sebagian perairan Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung; zona U6-4 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat; dan zona U6-5 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Bawean Provinsi Jawa Timur.

“Dalam proses pengambilan bahan timbunan ini, saya ingin menegaskan beberapa hal,” ujar Asdep IDPSDA.

Ia ingin dalam prosesnya tetap memerhatikan persyaratan ketentuan peraturan pemanfaatan ruang laut pada zona perikanan tangkap, melakukan kajian kesesuaian ruang sebagai landasan alokasi pola ruang laut untuk kegiatan pertambangan, mengusulkan area lokasi kegiatan pengambilan bahan timbunan (pasir laut) yang merupakan bagian vital menunjang Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk masuk dalam daftar PSN, serta mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Perubahan Dan Penyesuaian Zonasi Ruang Laut.

Merespons pernyataan Asdep Rahman, Direktur Jasa Kelautan KKP menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan peraturan organik dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah memberikan izin kepada beberapa Perusahaan untuk melakukan kajian sumber daya pasir laut yang cocok untuk dijadikan sebagai material timbunan. “Tentunya selama berada pada wilayah kewenangan kami, yaitu 2-12 mil dari garis pantai,” tegas Penny Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jawa Tengah.

Di masa mendatang, Asdep Rahman menyatakan bahwa Kemenko Marves akan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi terkait, serta membahas kegiatan pengerukan pasir laut bersama KKP.

Sumber : (Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI).SIARAN PERS No.SP-511/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2021
Penulis : Puji S

Redaksi

Redaksi