Kejari Dan Kades Se- Barsel, Sepakat Penandatangan MoU Simak Beritanya

Kejari Dan Kades Se- Barsel, Sepakat Penandatangan MoU Simak Beritanya

Palangkanews.co.id# Buntok – Penandatanganan MoU kerjasama tentang Permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang dilaksanakan merupakan salah satu Kewenangan Kejaksaan dalam memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain kepada Instansi Pusat/Daerah/BUMN/BUMD.
Guna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penyimpangan Dana Desa (DD), dan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Semoga dengan adanya MoU tersebut, setidaknya kehadiran Kejaksaan Negeri Barito Selatan dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, ” kata Iwan Budi Susilo, SH kepada media ini Selasa (11/4/2023) di ruang kerjanya sore.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Barsel Yusuf Sumalong, SH. Melalui Kasi Datun Iwan Budi Susilo, SH mengatakan bahwa, Kejari Barsel telah melaksanakan penandatanganan MoU kerjasama terkait Datun, dengan 86 Kepala Desa (Kades) diwilayah Kabupaten Barsel, tempat acara yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) jalan pahlawan Buntok.

Sesuai dengan undang- undang nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kajaksaan Republik Indonesia (RI) Pada Pasal 30 ayat (2) di bidang Datun.

“Atas dasar itu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah, dan di Pasal 34 ayat (2) Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan, tentang PERPRES RI nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan.

“Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan TUN mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya di bidang Datun tersebut,” jelas Iwan.

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan lingkup bidang Datun sebagaimana ayat (1) meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya kepada Negara atau Pemerintah meliputi Lembaga atau Badan Negara, Lembaga Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan BUMD. bidang Datun hadir untuk.

“Menyelamatkan atau memulihkan kekayaan keuangan milik negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, ” papar Iwan.

Selain itu Iwan juga menambahkan, dimana ruang lingkup dari MoU tersebut adalah, untuk memberikan bantuan hukum.

“Karena itu adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Datun, untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Datun berdasarkan Surat Kuasa Khusus,” imbuhnya.

Pertimbangan Hukum untuk memberikan pendapat hukum (Legal opinion / LO) dan / atau pendampingan (Legal Assistance / LA) sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, dibidang Datun, sesuai permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat / daerah, BUMN / BUMD, pelaksanaannya berdasarkan surat perintah JAM DATUN / Kajati / Kajari.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia maju dengan mencegah korupsi dan pelanggaran hukum lainnya, juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” pungkasnya.

Pewarta ; H. Assjian
Sumber : Iwan Budi, SH Kasi Datun Kejari Barsel.

Redaksi Palangkanews

Pimpinan Redaksi Palangka News