JPMI Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Pernyertaan Modal Untuk BUMN

JPMI Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Pernyertaan Modal Untuk BUMN

Palangkanews.co.id – JAKARTA, Pemberian anggaran dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp.143 Triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sama sekali tidak mengedepankan aspek management resiko investasi, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar, Senin (20/07) diacara diskusi santai Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) bertajuk, ‘Setelah Covid-19: Indonesia Dalam Ancaman Krisis dan Resesi Ekonomi’, di Jl. Sabeni Raya No 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Bila melihat rincian anggaran dari lampiran Perpres 72 Tahun 2020, PMN yang diberikan kepada Kementerian BUMN ini, justru sangat layak dipertanyakan. Sebab, peruntukan PMN dalam Program PEN ini, untuk perusahaan BUMN yang terdampak Covid-19. Faktanya apa, justru perusahaan BUMN yang tidak terkena dampak, itulah yang mendapatkan PMN dari APBN. Inikan sangat tidak masuk akal dan aneh,” Kata Deni.

Ia menegaskan, pemberian anggaran dalam bentuk PMN pada PT BPUI (Persero), PT Krakatau Stell dan PT Hutama Karya maupun pemberian anggaran dalam bentuk Dana Talangan kepada PT Pertamina dan PT KAI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 itu dinilai tidak tepat dan tidak layak.

admin

admin