H.AT Bersalah Secara Opini, Kejati Kalteng Dasar Penetapannya Apa?

H.AT Bersalah Secara Opini, Kejati Kalteng Dasar Penetapannya Apa?

Palangkanews.co.id || Ramai di bicarakan di berbagai media Penetapan klien kami menjadi tersangka oleh Kejati Provinsi Kalteng benar-benar mengejutkan kami sebagai penasehat hukumnya, karena ini diluar perkiraan kami, karena kami hari senin tanggal 19 juli 2021 ada di Kejati dan hanya sebagai saksi atas perkara yang menimpa mantan camat katingan hulu, Kabupaten Katingan Kalteng. Hasil dari wawancara kami dari beberapa awak media di kantornya komplek perumahan Kalibata jalan Tampung Penyang kota Palangkaraya. Jum’at, 23/07/2021 pukul 16.30 WIB

” Klein kami menjadi tersangka, aneh sekali, ujar Parlin Hutabarat, SH. dkk.

Selanjutnya Parlin menamhkan “Lebih menyakitkan lagi penetapannya kami ketahui dari media, padahal secara etika sepengetahuan kami seharusnya penetapan tersangka bukan melalui media mungkin ini yang dikehendaki mereka agar klien kami H AT bersalah secara opini “, tambahnya lagi.

Saat ditanya dasar penetapan klien nya menjadi tersangka, Parlin mengatakan kami saja tidak tahu karena tidak menerima surat secara resmi dasar ditetapkannya klien kami menjadi tersangka”, ujar Parlin.

Kita awalnya dipanggil dua kali oleh penyidik menjadi saksi tidak mengetahui pasal apa yang diperiksa kepada klien kami karena di surat pemanggilan tersebut tidak dicantumkan pasal untuk diperiksa tetapi kami mengetahui setelah ada press rilis yang diberitakan oleh teman-teman media itu disebut melanggar pasal 2513

“Versi penyidik 2 miliar yang dibayarkan kepada klien kami oleh 11 desa tersebut adalah kerugian negara, jadi bila versi penyidik seperti itu maka secara logika klien kami tidak pernah kerja, padahal boleh dilihat pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh klien kami?, kami tantang penyidik bersama-sama kami melihat pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh klien kami!!, hal ini yang buat kami bingung dimana kerugian negaranya “, tutur Parlin tegas

“Kami dari PH kontraktor H AT telah mendaftar praperadilan di PN Palangkaraya kamis tanggal 22 Juli 2021 sebagai kado HUT Adhyaksa ke 61 bagi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah”, ungkap Parlin Hutabarat, SH dkk.

Untuk diketahui Kontraktor H AT sedang menggugat 9 desa yang belum membayarkan pembuatan badan jalan sepanjang 43 km yang dimana jalan itu melintasi 11 desa di kecamatan Katingan Hulu, dan anggaran dana untuk pembuatan badan jalan tersebut sebesar Rp 4,2 miliar.

Setelah pekerjaan usai, yang dibayarkan 11 Kades kepada H.AT selaku pemegang SPK sebesar Rp 2 miliar. Sisa Rp 2 miliar tersebut sampai saat ini belum terbayarkan dan hal inilah yang sedang digugat perdata oleh H.AT di PN Kasongan.

Parlin berharap keadilan ditegakkan, selidiki secara profesional jangan sampai Klein kami dirugikan, Klein kami bekerja dengan baik malah jadi tersangka.tutup Parlin.

Pewarta. : Hadiboy pknews
Sumber. : Wawancara langsung Kuasa Hukum H.AT Parlin Hutabarat, SH.

admin

admin