Redaktur Palangka News
Palangka Raya // Pemprovkalteng – Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/10/2024).
Gubernur Kalteng dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat dan sukses kepada Hanggara Atmana, yang telah secara resmi dikukuhkan untuk menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, “saya berharap dan juga percaya bahwa bapak akan mampu mengemban tugas dan amanah besar tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab”, ucapnya.
Dikatakannya, pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP ini tentunya juga menjadi momentum strategis, untuk terus meningkatkan kinerja dan memantapkan koordinasi tugas dengan seluruh instansi di wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain itu apresiasi diberikan pula kepada Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, yang selama ini telah berperan penting membantu peningkatan kinerja dan tata kelola Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalteng, terutama dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pengawalan program-program strategis pemerintah.
“Demikian pula upaya preventif dan represif telah dilakukan untuk memperkuat kredibilitas Pemerintah, melalui pengelolaan keuangan Daerah secara transparan, akuntabel, dan auditabel”, kata Gubernur Kalteng.
“Menjadi harapan kita bersama, di bawah kepemimpinan yang baru, diharapkan BPKP dapat semakin berperan sebagai trusted advisor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam mengawal penyelenggaraan keuangan Negara dan Daerah melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pemerintah”, imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil meraih opini WTP 10 (sepuluh) kali berturut-turut, dan berharap untuk LKPD selanjutnya tidak boleh turun, maka pendampingan dan masukan dari BPKP sangat diperlukan, “saya juga meminta peran optimal dari BPKP dalam mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan dan administrasi, agar seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah bisa meraih opini WTP”, ungkapnya.
Harapan yang sama juga disampaikannya kepada penyelenggara Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah, agar senantiasa meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama, namun yang lebih penting dari itu semua adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Gubernur mengajak untuk terus memantapkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi, terutama dalam melaksanakan program strategis pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, termasuk penurunan stunting, infrastruktur, pengendalian inflasi dan bantuan sosial, Program Ketahanan Pangan Food Estate, Cetak Sawah, dan Shrimp Estate, serta program strategis lainnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu garda terdepan dalam fungsi pengawasan, agar program-program strategis pembangunan itu dapat berjalan baik dan optimal, sesuai prinsip-prinsip Good Governance, “sehingga bisa mendorong kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah Makin BERKAH untuk Indonesia Maju”, tandasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instruksi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan kebudayaan Iwan Taufik Purwanto memaparkan, bahwa pada tahun 2024 dan tahun-tahun ke depannya kita akan menghadapi tantangan yang semakin berat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Ketidakpastian perekonomian global, sebagai dampak krisis pangan dan energi, serta adanya perang di berbagai belahan dunia, telah membawa perekonomian dunia menjadi semakin berat, “dimana pertumbuhan ekonomi yang terlambat tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang masih rentan ekonominya”, papar Iwan.
Selanjutnya dijelaskannya pula, kehadiran BPKP dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan tahun 2024 telah direalisaikan dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2024, dengan tema “Mengawal Akselerasi Pembangunan” yang berfokus pada 7 (tujuh) sektor strategis pembangunan, mencakup 88 topik prioritas dalam pengelolaan keuangan dan pemangunan.
“Agenda prioritas pengawasan tersebut didesain untuk dapat dihadirkan secara berkualitas, memberikan manfaat secara optimal, serta berdampak besar bagi masyarakat dan stakeholders BPKP termasuk di wilayah Kalimantan Tengah”, pungkasnya.
Publikasi. : Titin
