Forum Komunikasi Oleh UPP Kelas II Jepara Di Desa Tubanan Tidak Mendasar

Forum Komunikasi Oleh UPP Kelas II Jepara Di Desa Tubanan Tidak Mendasar

Palangkanews.co.id | Jepara, 5/4/2021 Bertempat di Balai Desa Tubanan, 31/3/2021, Kegiatan rapat Forum Komunikasi Stakeholder Dan Masyarakat Nelayan Di Lingkungan PLTU Jepara oleh Kementerian Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan Laut dan UPP Kelas II Jepara. Berlangsung di Balai Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Forum yang di adakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Jepara, di Balai Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Di duga Forum ini tidak mendasar, berdasarkan kehadiran dari peserta sebagai undangan. Karena Forum ini di bentuk dengan melibatkan kelompok nelayan dan stakeholder atau pemangku kepentingan, namun terlihat di lokasi acara undangan yang hadir tidak mewakili stake holder terkait.

Terlihat di lokasi acara hanya beberapa perwakilan dari :

1. Manajemen PT. PLN

2. Manajemen Anak Perusahaan PLN, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)

3. Manajemen PT. BHUMI JATI POWER PLTU TJB Jepara

4. Manajemen (Dermaga) Jetty PLTU

5. Sebagian Nelayan Desa Tubanan

6. Petinggi Desa Tubanan H. Untung Pramono.

Namun tidak terlihat, perwakilan dari stakeholder PEMDA yang dimaksudkan, diduga Forum ini ada unsur kepentingan dari pihak pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Jepara.

Kepala Syahbandar Dimyati kepada media lewat pesan singkat via WhatsApp, Jumat (3/4/2021). “Selama semenjak berdirinya PLTU belum ada forum resmi yg menjadi wadah komunikasi antara pihak PLTU dengan masyarakat nelayan di lingkungan PLTU, Saya harapkan dengan diadakan nya forum ini akan terbentuk wadah silaturahmi kedua belah pihak,” infonya.

Sementara, 3/4/2021, Petinggi Desa Tubanan H. Untung Pramono, yang dihubungi awak media lewat komunikasi WA menambahkan “Dalam hal ini pemdes Desa Tubanan, hanya dipinjami tempat saja. Penyelenggara kegiatan UPP II Jepara. Untuk detailnya silakan koordinasi dg Syahbandar Jepara. Pada hari itu jam yang sama ada 3 kegiatan di balai desa Tubanan sehingga setelah sambutan selamat datang, saya mengikuti pembinaan arsip di ruang lain,” tambahnya.

Kedua belah pihak yang mana, secara implisit belum jelas yang dimaksudkan, dalam hasil Forum di Desa Tubanan.

Berdasarkan regulasi kegiatan di perairan Indonesia harus mempunyai Nomor Induk Berusaha dan Ijin Kegiatan Berusaha sesuai peraturan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Permenhub No. PM 89 Tahun 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT.

Sedangkan regulasi Permenhub No. PM 71 2013 Tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. Pasal 3 :

(1) Kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air hanya
dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus
didirikan untuk kegiatan salvage dan/ atau pekerjaan
bawah air.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur
Jenderal.

Warga Masyarakat meminta, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak :

(a). Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

(b). Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk
umum untuk memperoleh Informasi Publik;

(c). Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
dan/atau

(d). Menyebar luaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Puji Sumono
Kaperwil Jateng

Redaksi Palangka News