Dua Perangkat Desa Diciduk Polisi Karena Korupsi Dana Desa Tahun 2017

Dua Perangkat Desa Diciduk Polisi Karena Korupsi Dana Desa Tahun 2017

Palangkanews.co.id || Jepara 14/7/2021 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pesawaran berhasil mengungkap tindak pidana korupsi dana desa tahun 2017 Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Lampung dengan menetapkan dua orang tersangka yakni JL (38) merupakan Kaur Perencanaan dan Pembangunan serta SL (50) Bendahara Desa Gedung Dalom. Dilansir dari laman sigerindo.com. Selasa (13/07/2021) 

Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, S.Ik, MH melalui Kasatreskrim AKP Eko Rendi Oktama, SH menjelaskan, kedua orang yang telah ditetapkan Sebagai tersangka secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara 
sebesar Rp. 202.860.341
Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan drainase Dusun II yang dananya bersumber dari dana desa tahun 2017.

“Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli dan Inspektorat Pesawaran, maka dapat dipastikan ada kerugian negara, Sehingga ditetapkan 2 orang tersangka yang merupakan Aparatur Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,” ujar Kasat Reskrim.

Kasatreskrim AKP Eko Rendi menjelaskan, kedua tersangka terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Aparatur Desa dengan memanipulasi sejumlah laporan keuangan berupa pembelian dan jumlah gaji pekerja. 

Dalam pelaksanaan pembangunan drainase di Dusun II Gedung Dalom tahun 2017, Inisial HN Kepala Desa ketika itu.

Lebih memilih tersangka (JL) yang merupakan Kaur Perencanaan Pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Sedangkan untuk tersangka SL yang merupakan Bendahara Desa menyetujui penggunaan anggaran yang diminta oleh tersangka JL meski tidak ada bukti pembayaran yang dapat dilakukan,” katanya 

Lebih lanjut AKP Eko Rendi menambahkan, pembelian bahan bangunan dan nota pembayaran gaji pekerja tidak sesuai dengan RAB sehingga mengakibatkan pembangunan mengalami kekurangan volume.

“Tersangka akan didakwakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu (1) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun,” pungkasnya.

Pewarta : Puji S

Redaksi Palangka News