DPRD Barsel Kunker Ke Banjarmasin Guna Untuk Mengkaji Bagaimana Peningkatan PAT
Palangkanews.co.id/// Buntok – Khususnya komisi III DPRD Barito Selatan terkait bagaimana giat dan tatacara mereka untuk mendapatkan peningkatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kal – Sel), yang dilakukan mereka ada beberapa hal. Oleh sebab itulah komisi III DPRD Kunker kesana, guna untuk mengkaji hal tersebut. Karena ada berapa banyak dapat inggi yang telah di kaji disana, dan hasilnya itu nanti akan dilakukan supaya ada pendapatan PAT di Barito Selatan ini.
Hal itu di ungkapkan ketua komisi III DPRD Barsel Hermas Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), selama Kunker mereka ke Kalsel itu ada banyak hal yang perlu diambil contoh dari sana.
“Maka dari itu kemaren kami berangkat ke sana dari tanggal 25 – 29 Oktober 2022, satu hari kami di DPRD Banjar Baru, dan satu hari di BPKAD Kota Banjarmasin jadi dua hari disana, guna untuk mengkaji bagaimana tatacara mereka mendapat peningkatan PAT tersebut,
” kata Hermanes kepada media ini Selasa (1/11/2022) di Buntok.
Karena berkaitan dengan giat-giat mereka mendapatkan PAT itu cara – cara mereka supaya ada peningkatan PAT tersebut, kami sandingkan dengan di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng) memang beda. Perlu diketahui disana ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk PAT itu, mereka mempunyai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) dalam penagihan – penagihan yang dilakukan misalnya.
“Penagihan sarang Burung Walet, Perhotelan dan rumah – rumah makan, mereka mempunyai perda, jadi hal – hal seperti itu dilakukan oleh mereka berkerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan mereka mempunyai MoU untuk penagihan pajak maupun retribosi untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ” ucapnya.
Ditempat yang sama Dr. H Raden Sudarto menambahkan, Kalau mereka di Banjarmasin itu kerjasama dengan beberapa pihak dan kantor pos. Artinya mereka itu jemput bola bagi yang tidak membayar, mereka akan menagih kerumah masing – masing. Jadi mereka ada Armada khusus untuk penagihan hal itu jadi dari hasil pembayaran kerjasama dengan Bank Kalsel yang ada disana, contohnya.
“Bank BRI, Kanto Pos, jadi hasil penyetoran masyarakat itu ke kantor pos dan bank yang kerjasama itu, artinya di intergaris mereka, jadi yang mana saja masyarakat yang belum membayar jadi mereka langsung jemput bola, otomatis seperti PBB itu tidak pernah tidak tercapai. Apalagi kalau seperti di daerah kita ini bisa menurun terkait PBB, ” tegasnya.
Karena banggunan itu setiap tahunnya ada penambahan, apalagi disamping itu mereka memberi insentif kepada ketua RT itu Rp 7000 (tujuh ribu) per KK, jadi dengan tujuh ribu itu ketua RT nya kelihatan sangat gigih melaksanakan tugasnya. Itu salah satu menambah triwulannya.
“Itulah hasil Kunker kita disana yang kita bandingkan dengan di Kabupaten kita di Barsel ini memang berbeda, ” pungkasnya.
Perwarta : Assjian
Sumber : Hernanes dan Dr H Raden Sudarto.
