Diduga Kemplang DD Dan ADD Kepala Desa Di Kapuas, Di Meja Hijaukan.

Diduga Kemplang DD Dan ADD Kepala Desa Di Kapuas, Di Meja Hijaukan.

Palangkanews.co.id || Palangkaraya 18/6/2021 Kepala Desa (FGSS) Kahuripan Permai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Kalteng, kasus dugaan tindak pidana korupsi DD dan ADD TA 2018-2019 digelar kembali di PN Tipikor Palangkaraya Kalimantan Tengah. Selasa (15/6/2021).

Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi DD dan TA 2018-2019, memasuki agenda putusan/vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Majelis Hakim dipimpin Totok Sapto Indrato, SH, MH dengan anggota Irfanul Hakim, SH dan Aunar Sakti Siregar, SH, MH (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi).

Menyakini dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat dan pemeriksaan terdakwa sendiri.

Terdakwa FGSS dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum pada Cabjari Kapuas di Palingkau, primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18b Undang-undang No 20 tahun 2001 jo Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim secara bergantian menyatakan terdakwa FGSS bersalah melakukan korupsi memperkaya diri sendiri sebagaimana melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18b UU 20 tahun 2001 jo UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp. 200 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Selain itu terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 584.186.251. dari kerugian Negara, apabila tidak dibayar satu bulan setelah putusan mempunyai Hukum Tetap maka Jaksa akan menyita harta bendanya untuk menutupi kerugian Negara tersebut.

Atau kalau tidak ada harta bendanya terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Kemudian terdakwa juga untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Sementara untuk barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Amir Giri, SH, MH mengaku “pikir-pikir atas putusan tersebut. Karena pihaknya harus melaporkan putusan perkara ini kepada pimpinan secara berjenjang” kata Amir

“Nanti atas petunjuk Pimpinan akan kami laksanakan. Apabila kami mau mengajukan upaya Hukum Banding atau menerima. Kami masih punya waktu selama tujuh hari” tambah Amir.

Menurut Amir memang putusan tersebut lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada kamis (20/5/2021).

Dalam surat tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum, meminta Majelis Hakim untuk untuk menghukum terdakwa FGSS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 300 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

“pidana tambahan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 584.186.251 dari kerugian Negara. Apabila tidak dibayar selama satu bulan setelah putusan mempunyai hukum tetap maka Jaksa akan menyita harta bendanya untuk menutupi kerugian Negara tersebut. Atau kalau tidak ada harta bendanya terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

“terdakwa juga diminta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Namun kami tetap menghargai dan menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut” pungkas Amir.

Pewarta : Puji s

Redaksi Palangka News