PalangkaNews.co.id – Menjelang akhir tahun, pembahasan mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali mencuat di kalangan pekerja. Banyak yang berharap BSU kembali dicairkan seperti periode sebelumnya, terutama karena bantuan ini cukup membantu saat kondisi ekonomi masih belum stabil. Di saat bersamaan, pertanyaan yang paling sering diajukan adalah: bagaimana cara cek bantuan BPJS Ketenagakerjaan dengan KTP, apakah BSU masih berlanjut di Desember 2025, dan apa saja syarat penerima yang ditetapkan pemerintah?
Di tengah informasi simpang siur di media sosial, pemerintah menegaskan bahwa pengecekan BSU maupun bantuan BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat dilakukan melalui portal resmi Kemnaker. Hal ini penting agar masyarakat terhindar dari tautan palsu, situs tiruan, hingga hoaks yang berpotensi mencuri data pribadi. Dengan semakin banyaknya situs tidak valid yang beredar, memastikan sumber resmi menjadi langkah wajib bagi setiap pekerja.
Cara Cek Bantuan BPJS Ketenagakerjaan dengan KTP via Portal Resmi Kemnaker
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan portal bsu.kemnaker.go.id sebagai kanal resmi pengecekan status bantuan. Prosesnya sangat sederhana dan cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Portal ini saat ini menjadi satu-satunya jalur resmi pengecekan, sebab laman BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya masih dalam proses pengembangan dan tidak dapat diakses sementara waktu.
Berikut langkah lengkapnya:
Langkah Cek BSU Menggunakan KTP
- Buka situs bsu.kemnaker.go.id melalui browser.
- Masukkan NIK KTP ke kolom tersedia.
- Isi kode verifikasi untuk keamanan.
- Tekan tombol “Cek Status.”
- Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pemeriksaan.
Jika memenuhi syarat, status penerimaan akan ditampilkan. Jika tidak, sistem akan memberi keterangan mengenai alasan ketidakterdaftaran.
Kenapa Situs BPJS Ketenagakerjaan Tidak Bisa Digunakan?
Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan menyediakan laman pengecekan BSU, namun kini halaman tersebut menampilkan pemberitahuan bahwa situs sedang dalam pengembangan. Karena itu, seluruh proses dialihkan ke portal Kemnaker.
Kemnaker dalam beberapa pernyataannya menegaskan bahwa masyarakat harus mengakses informasi hanya melalui kanal resmi untuk menghindari potensi penipuan digital.
Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Desember 2025?
Pada Juni–Juli 2025, pemerintah telah mencairkan BSU sebagai dukungan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Namun untuk periode Desember 2025, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai pencairan lanjutan.
Keputusan mengenai BSU hanya dapat dianggap sah jika diumumkan langsung oleh Kemnaker melalui kanal:
- Website: kemnaker.go.id
- Instagram: @kemnaker
- Facebook: Kementerian Ketenagakerjaan RI
- X/Twitter: @KemnakerRI
Dalam rilis sebelumnya, perwakilan Kemnaker juga menyampaikan bahwa kebijakan bantuan seperti BSU “akan diumumkan secara resmi apabila telah ditetapkan pemerintah.” Artinya, publik harus menunggu informasi resmi dan tidak bergantung pada isu yang beredar di media sosial.
Syarat Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 (Permenaker No. 5/2025)
Berikut syarat resmi penerima BSU berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
Calon penerima adalah WNI yang dibuktikan dengan NIK pada KTP. Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima bantuan lain seperti PKH.
2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
Status aktif menjadi syarat penting. Pekerja yang nonaktif sebelum April 2025 tidak termasuk daftar penerima.
3. Gaji Maksimal Rp 3.500.000 per Bulan
BSU diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah agar bantuan tepat sasaran.
4. Bukan ASN, TNI, atau Polri
BSU ditujukan bagi pekerja sektor non-pemerintah, sehingga kelompok tersebut tidak termasuk penerima bantuan.
Dampak Kebijakan BSU terhadap Pekerja dan Ekonomi Nasional
Keberadaan BSU dalam beberapa tahun terakhir dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi pekerja, terutama di sektor nonformal dan sektor padat karya. Sejumlah analis ketenagakerjaan menilai bahwa bantuan seperti BSU menjadi salah satu instrumen yang membantu meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Beberapa riset lembaga ekonomi nasional juga menyimpulkan bahwa bantuan langsung kepada pekerja mampu menjaga konsumsi rumah tangga—komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan tahunannya, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu pernah menyebutkan bahwa subsidi pendapatan dapat memberikan efek penahan pada penurunan daya beli saat terjadi guncangan ekonomi.
Dari perspektif pekerja, BSU dianggap sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan buruh berpenghasilan rendah. Banyak pekerja yang mengaku sangat terbantu dengan adanya BSU, terutama mereka yang tinggal di wilayah urban dengan biaya hidup tinggi. Walaupun nominalnya tidak besar, tambahan pendapatan Rp600.000 selama dua bulan sering menjadi penyangga penting bagi kebutuhan rumah tangga.
Selain itu, pemberian BSU juga membantu perusahaan mempertahankan produktivitas. Dengan beban ekonomi yang lebih ringan, pekerja dapat fokus menjalankan tugas tanpa tekanan finansial berlebih. Efek jangka pendeknya adalah meningkatnya stabilitas tenaga kerja, sementara secara jangka panjang dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional yang lebih cepat.
Cara Memastikan Data BPJS Ketenagakerjaan Aktif agar Masuk Kandidat Penerima BSU
Salah satu alasan umum pekerja tidak masuk dalam daftar calon penerima BSU adalah status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak aktif. Padahal, berdasarkan Permenaker No. 5/2025, status aktif hingga April 2025 merupakan syarat wajib.
Berikut langkah yang bisa dilakukan pekerja untuk memastikan status tetap aktif:
1. Cek Status Melalui Aplikasi JMO
Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) memungkinkan pekerja mengecek status kepesertaan, riwayat iuran, hingga saldo JHT. Jika terdapat keterlambatan pembayaran iuran yang seharusnya ditanggung perusahaan, pekerja dapat segera menghubungi HRD.
2. Laporkan Ketidaksesuaian Data ke HRD
Jika data tidak sinkron, misalnya NIK atau nomor kepesertaan, pekerja bisa meminta perusahaan melakukan pembaruan data ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian data inilah yang kerap membuat pekerja tidak masuk daftar usulan BSU.
3. Pastikan Iuran Dibayarkan Tepat Waktu
BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan membayar iuran setiap bulan. Jika terdapat tunggakan, kepesertaan bisa terhenti sementara. Pekerja berhak menanyakan bukti pembayaran iuran kepada pemberi kerja.
4. Pastikan Data Upah Sesuai
Data gaji yang dilaporkan perusahaan menjadi salah satu indikator penerima BSU. Jika gaji tercatat lebih tinggi dari batas maksimal, pekerja secara otomatis tidak memenuhi kriteria.
Pihak Kemnaker dalam beberapa konferensi pers juga menegaskan bahwa validasi data sepenuhnya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, memperbarui data dan memastikan status aktif merupakan langkah penting bagi pekerja yang berharap memperoleh bantuan.
Mengapa Banyak Pekerja Tidak Muncul sebagai Calon Penerima BSU?
Setiap kali BSU diumumkan, tidak sedikit pekerja yang merasa memenuhi syarat, namun ketika mengecek status, nama mereka tidak terdaftar. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis maupun administratif.
1. Data Tidak Sinkron
Perbedaan data antara NIK, nomor BPJS, atau status kepesertaan menjadi penyebab paling umum. Sistem Kemnaker hanya memproses data yang valid dan konsisten.
2. Upah Di atas Batas Penetapan
Meski gaji pokok kecil, beberapa pekerja menerima tunjangan yang membuat total pendapatan mereka melebihi batas Rp3,5 juta. Data total inilah yang dicatat sistem.
3. Kepesertaan Nonaktif
Pekerja yang berhenti bekerja, pindah perusahaan, atau telat membayar iuran dapat kehilangan status aktif pada periode penilaian.
4. Pekerja Menerima Bantuan Lain
Pemerintah memprioritaskan penerima bantuan berdasarkan kebijakan tertentu agar tidak terjadi tumpang tindih bansos.
Dalam rilis evaluasi program bantuan tahun sebelumnya, Kemnaker menyampaikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara bertahap dan mengutamakan mereka yang memenuhi seluruh kriteria administratif. Proses penyaringan ini dilakukan demi menjaga akurasi penerima dan mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Kapan Biasanya Pemerintah Mengumumkan BSU?
Melihat pola dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya mengumumkan BSU pada beberapa momen penting, seperti:
- Ketika kondisi ekonomi pekerja dianggap memerlukan intervensi tambahan
- Saat terdapat anggaran khusus dalam APBN untuk bantuan ketenagakerjaan
- Setelah dilakukan evaluasi oleh Kemnaker dan Kemenkeu dalam rapat koordinasi
Biasanya, pengumuman dilakukan melalui konferensi pers resmi yang disiarkan secara publik. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengambil kesimpulan sendiri sebelum ada pengumuman dari lembaga resmi.
Sampai saat ini, belum ada sinyal atau rilis terbaru mengenai BSU periode akhir tahun 2025. Pemerintah lebih menekankan bahwa informasi hoaks mengenai “BSU cair Desember” semakin banyak beredar, sehingga masyarakat harus ekstra hati-hati.
Tips Menghindari Penipuan Berkedok BSU
Lonjakan penipuan berbasis digital kerap muncul ketika program bantuan pemerintah sedang menjadi perhatian publik. Banyak pesan beredar yang mengatasnamakan pemerintah, BPJS, atau Kemnaker.
Berikut ciri-ciri umum penipuan BSU:
1. Mengirim Link Tidak Resmi
Alamat situs biasanya menggunakan domain aneh, bukan domain resmi seperti .go.id.
2. Meminta Data Pribadi Secara Lengkap
Penipu sering meminta foto KTP, KK, nomor ATM, hingga PIN—sesuatu yang tidak pernah diminta oleh pemerintah.
3. Mengarahkan ke Aplikasi Tidak Resmi
Masyarakat sering diminta mengunduh aplikasi tertentu sebelum “mengambil bantuan”. Ini berbahaya dan dapat mencuri data pribadi.
4. Menjanjikan Bantuan Tanpa Syarat
Modus ini biasanya dikemas dalam pesan singkat dengan iming-iming “bantuan cair dalam 5 menit”.
Pemerintah menegaskan bahwa tidak pernah meminta data sensitif melalui pesan pribadi. Semua pengumuman hanya akan disampaikan melalui kanal resmi instansi pemerintah.
Bagaimana Proses Penyaluran BSU Jika Jadi Cair?
Jika pemerintah memutuskan kembali menyalurkan BSU, prosesnya biasanya mengikuti mekanisme berikut:
- Usulan data diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS TK mengirimkan data pekerja aktif yang memenuhi syarat. - Kemnaker melakukan verifikasi dan penetapan.
Data yang diverifikasi kemudian ditetapkan sebagai penerima. - Penyaluran dilakukan melalui bank penyalur.
Biasanya melalui Bank Himbara, BSI, atau Pos Indonesia. - Dana masuk ke rekening masing-masing penerima.
Model penyaluran ini sudah digunakan selama beberapa tahun terakhir dan dinilai efektif oleh berbagai pihak, termasuk auditor internal pemerintah.
Pastikan Data Valid dan Ikuti Kanal Resmi
Cek bantuan BPJS Ketenagakerjaan dengan KTP saat ini hanya bisa dilakukan melalui bsu.kemnaker.go.id. Belum ada keputusan resmi mengenai BSU Desember 2025, sehingga masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap informasi tidak valid.
Memastikan status BPJS aktif, data sesuai, serta mengikuti kanal informasi resmi menjadi langkah penting agar tidak tertipu informasi palsu.
TAHAP 2 selesai. Ketik LANJUT untuk TAHAP 3 (pembuatan Meta Deskripsi, Tag Artikel, dan finalisasi SEO).
