Audensi Dengan DPRD Jepara, Terkait TPA Gemulung Dan Penambang Pasir Laut

Audensi Dengan DPRD Jepara, Terkait TPA Gemulung Dan Penambang Pasir Laut

Palangkanews.co.id | Jepara, 16/4/2021 Audiensi atau pertemuan berlangsung di ruang serba guna DPRD Kabupaten Jepara antara Pimpinan DPRD Drs. Junarso, H. Pratikno, dan M. Latifun, S.Sn, S.T, M.T., (Anggota Komisi D)., Wakil Ketua Komisi D H. Akhmad Faozi, S.E., H. Yuni Sulistyo S.H. Ketua Komisi A, H. Sunarto Sekretaris Komisi D., dengan Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI), Wasiyanto Asisten II Sekda Kabupaten Jepara, Bappeda, DLH, Satpol PP, PT. HWI dan dari anggota beberapa LSM, kamis (15/4/2021)

Acara terbagi dalam 2 sesi, pembahasan awal mengenai TPA Gemulung dan yang kedua mengenai penambangan pasir laut di wilayah perairan Kabupaten Jepara.

H. Pratikno Wakil Ketua DPRD Jepara mengatakan bahwa “Silakan PT. HWI mempunyai kepentingan dan diuntungkan atas penutupan TPA Gemulung dan kalau memang ada lahan pengganti TPA Gemulung tanpa membebani APBD Kabupaten Jepara,” katanya.

“Mohon secepatnya lahan pengganti bisa di realisasikan oleh Pemkab Jepara. Karena kalau tidak segera ada lahan pengganti, kasihan warga masyarakat Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong dan Welahan, yang tidak mempunyai TPA pengganti, ongkos besar mesti di keluarkan kalau harus membuang ke TPA Bandengan,” tambah H. Pratikno, salah satu anggota DPRD Jepara dari Fraksi Nasdem yang sejak awal sangat concern atau peduli terhadap kondisi TPA Gemulung.

Pada Acara Audiensi dari Pihak Bappeda hanya membacakan kajian tentang permasalahan penanganan sampah mengenai penutupan dan alih fungsi lahan TPA Gemulung.

Perwakilan PT. HWASEUNG INDONESIA atau PT. HWI Uyeng Subakdi, Asisten Manajer GA , menyampaikan pernyataan bahwa PT. HWI memang diuntungkan dengan penutupan TPA Gemulung, dan lahan pengganti diharapkan tidak membebani APBD Kabupaten Jepara.

Rekomendasi dalam audiensi diharapkan bisa dibahas lebih lanjut oleh Pemda Jepara dengan pihak-pihak terkait.

Tentang penambangan pasir laut di perairan Jepara, Farikhah Elida, ST, MT., ketika dimintakan pendapat menjelaskan, “Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, kapasitas DLH dalam sosialisasi AMDAL oleh perusahaan penambangan pasir laut di Sekuro Village, hanya sebagai undangan. Jadi tidak bisa mengambil keputusan menyetujui atau menolak penambangan pasir laut, karena keputusannya berdasarkan regulasi dari pusat dan provinsi,” katanya.

“Adanya penambangan pasir laut di kawasan perairan Jepara, akan memberikan kontribusi PAD kepada Kabupaten Jepara,” tambahnya.

Sementara LSM Kawali dan LSM yang hadir dalam audiensi menentukan sikap penolakan terhadap penambangan pasir laut.

“Kerusakan lingkungan alam pasti akan terjadi di wilayah perairan Kabupaten Jepara, kalau terjadi penambangan pasir laut,” ungkap Bambang. S dari DPW Kawali Jawa Tengah, yang hadir didampingi oleh beberapa jajaran pengurus baik Provinsi dan Kabupaten Jepara.

Puji Sumono
Kaperwil Jateng

Redaksi Palangka News