APBD Jepara Dalam Penyusunan Masih Marak Progam Titipan

APBD Jepara Dalam Penyusunan Masih Marak Progam Titipan

Palangkanews.co.id || Jepara, 24/7/2021 Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko menyayangkan masih maraknya progam titipan dalam bentuk Pokok Pikiran atau Poki dari anggota dewan saat proses penyusunan APBD. Edy berharap kebiasaan lama ini harus dihentikan, terlebih jika praktik titipan yang di lapangan dijalankan oleh Tenaga Ahli (TA) pimpinan DPRD ujungnya tidak untuk kesejahteraan masyarakat namun lebih untuk kepentingan pribadi atau kelompok anggota dewan.

“Hampir seluruh pekerjaan eksekutif itu sebenarnya mengerjakan progam legislatif. Ke depan, harus komitmen sesuai relnya. Masing-masing cukup bekerja sesuai tupoksinya,” kata Edy Sujatmiko saat Focus Grup Discussion  Implementasi Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2017 yang digelar Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng, Selasa (29/6/2021).

Menurut Edy sistim perencanaan dan penganggaran saat ini diatur dalam PP nomor 17 tahun 2017 yang aturan turunannya sudah memadai. Sistim ini bahkan bisa menjadi solusi masalah “ketegangan” lintas sektoral yang biasanya terjadi saat proses penyusunan anggaran. Selain itu, juga meminimalisir kemungkinan tercecernya rencana progam kerja yang sudah dikunci melalui musrenbang dalam berbagai tingkatan.

Seperti kata KPK, korupsi itu muncul dari perencanaan. Sistim ini bisa menekan kemungkinan itu. Tinggal bagaimana kita lepaskan ego sektoral dan adanya political will. Inovasi bagus kalau ujungnya tidak mensejahterakan masyarakat juga buat apa,” kata Edy menjelaskan.

Salah satu tenaga ahli Pimpinan DPRD Jepara, Lukman Hakim mengatakan informasi yang disampaikan Edy Sujatmiko tidak sepenuhnya benar. Ia mengakui program titipan memang ada namun jumlahnya tidak besar.

Ia menyebut dari sekitar Rp. 2,5 triliun APBD Jepara, nominal pokok pikiran atau dana titipan hanya sekitar Rp. 100 miliar. Jika dihitung setiap anggota dewan tidak lebih dari Rp. 1,5 miliar, baik berupa progam fisik maunpun pemberdayaan atau lainnya.

Tiap anggota dewan membawa aspirasi dari dapil yang dinaungi. Dan itu ada SK-nya. Saat proses penyusunan pasti ada dinamikanya atau tarik ulur. Tapi tidak benar kalau legislatif mendikte eksekutif. Justru dewan menguatkan progam kerja masing-masing OPD,” kata Lukman.

Koordinator Fitra Jateng, Mayadina RM mengatakan berbagai masukan yang muncul saat FGD akan dijadikan rekomendasi untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Harapannya akan menjadi bahan perbaikan bagi para pemegang kebijakan.

Ruang-ruang partisipasi dari masyarakat khususnya kelompok rentan harus terus kita buka,” kata Mayadina.

Namun, ia menekankan partisipasi idealnya juga diimbangi dengan skill untuk menyampaikan agar partisipasi mereka itu bisa lebih didengar dan direalisasikan.

Pewarta : Puji S

admin