Hoaks Prabowo Bagikan Bansos Rp50 Juta di Akhir Tahun: Fakta Sebenarnya

PalangkaNews.co.id – Di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai kabar mengenai bantuan sosial (bansos) sering kali beredar tanpa sumber yang jelas. Mulai dari pesan berantai hingga potongan video, semuanya mudah dipercaya masyarakat jika tampil meyakinkan. Salah satu isu yang kembali mencuat adalah klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto membagikan bansos akhir tahun sebesar Rp50 juta kepada masyarakat.

Kabar tersebut tersebar cepat melalui Facebook dan TikTok, lengkap dengan narasi yang tampak meyakinkan. Bahkan, beberapa unggahan berhasil menarik perhatian publik karena menampilkan sosok Prabowo seolah sedang memberikan imbauan langsung kepada masyarakat. Namun, benarkah klaim itu valid?

Dalam penelusuran awal, tidak ditemukan informasi resmi apa pun dari pemerintah yang menguatkan kabar tersebut. Sebaliknya, banyak indikasi bahwa unggahan tersebut merupakan manipulasi digital yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menyesatkan publik.

Klaim Beredar: “Bansos Akhir Tahun Rp50 Juta dari Prabowo”

Unggahan yang memicu kehebohan berasal dari potongan video yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto sedang berbicara kepada publik. Dalam video itu, ia disebut-sebut menawarkan bantuan akhir tahun bagi warga yang membutuhkan biaya sekolah, kuliah, modal usaha, hingga renovasi rumah.

Video tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama “dana.bantuan.bansos.h.prabowo.subianto.r.464939” pada Selasa, 25 November 2025. Narasi yang dibangun adalah bahwa Prabowo meminta masyarakat menghubungi akun tersebut untuk mendapatkan bantuan Rp50 juta.

Hingga 3 Desember 2025, unggahan itu telah ditonton ratusan kali dan menerima berbagai komentar dari pengguna yang berharap mendapatkan bantuan tersebut. Beberapa dari mereka menuliskan kebutuhan pribadi dengan harapan video tersebut benar.

Namun, apakah klaim ini memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan?

Hasil Penelusuran: Tidak Ada Bukti Resmi Program Bansos Rp50 Juta

Pemeriksaan awal dilakukan melalui pencarian informasi di berbagai sumber resmi pemerintah, termasuk situs kementerian terkait, pernyataan resmi Presiden, hingga publikasi media kredibel nasional.

Hasilnya: tidak ada satu pun program bantuan sosial pemerintah yang memberikan Rp50 juta kepada masyarakat secara individu sebagai “bansos akhir tahun”.

Kementerian Sosial (Kemensos), instansi yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan sosial nasional, tidak pernah merilis program bantuan tersebut. Program bansos resmi yang berjalan biasanya memiliki pedoman teknis dan jadwal pencairan yang jelas, seperti PKH, BPNT/Sembako, dan BLT.

Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah juga menegaskan bahwa informasi bansos wajib diverifikasi melalui kanal resmi, seperti:

• Website Kementerian Sosial

• Cekbansos.kemensos.go.id

• Akun media sosial resmi pemerintah

• Siaran pers atau konferensi pers pejabat terkait

Karena itu, klaim bansos Rp50 juta jelas tidak memiliki payung kebijakan apa pun.

Seorang analis komunikasi digital yang sering bekerja sama dengan pemerintah dalam isu misinformasi, menjelaskan bahwa pola seperti ini sering memanfaatkan momentum bantuan untuk menarik interaksi dan menjebak masyarakat.

“Modus klaim bansos pribadi dari tokoh publik termasuk yang paling sering digunakan dalam hoaks ekonomi. Motivasinya bisa untuk mengumpulkan data pribadi atau sekadar menaikkan trafik akun,” jelasnya.

Tanda-tanda Manipulasi: Video Diduga Buatan Kecerdasan Buatan (AI)

Bagian paling krusial dari penelusuran adalah pemeriksaan keaslian video yang menampilkan Prabowo.

Video tersebut dianalisis menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation, sebuah sistem yang umum dipakai untuk menganalisis kemungkinan manipulasi pada gambar atau video.

Hasilnya: 99,5 persen kemungkinan video dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Jika sebuah video memiliki tingkat probabilitas setinggi ini, maka besar kemungkinan visual tersebut berasal dari:

• Hasil pengolahan foto menjadi video berbicara (deepfake)

• Manipulasi wajah melalui AI face animation

• Rendering ulang dari potret asli menjadi seolah-olah tokoh tersebut sedang berbicara

Metode ini kerap digunakan untuk membuat konten palsu yang tampak kredibel, terutama ketika menyangkut tokoh publik.

Dalam konteks ini, besar kemungkinan video itu bukan rekaman asli Presiden Prabowo, melainkan hasil manipulasi digital yang dibuat untuk menipu.

Akun Penyebar Tidak Resmi dan Tidak Kredibel

Saat dilakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan pola mencurigakan terkait akun-akun penyebar klaim bantuan tersebut.

Akun “dana.bantuan.bansos.h.prabowo.subianto.r.464939”, beserta beberapa akun lain yang mengunggah konten serupa, bukan merupakan akun resmi pemerintah.

Ciri-cirinya:

• Tidak memiliki tanda verifikasi resmi

• Nama akun dibuat sangat mirip dengan akun pemerintah

• Sering mengunggah konten serupa dengan narasi bantuan pribadi tokoh publik

• Tidak memiliki rekam jejak informasi kredibel

Sementara itu, akun resmi Presiden Prabowo Subianto di Facebook — bercentang biru dengan 11 juta pengikut per 3 Desember 2025 — tidak pernah mengunggah informasi apa pun mengenai bantuan Rp50 juta.

Tidak ada tautan, referensi, atau pernyataan resmi yang menghubungkan akun penyebar dengan pemerintah.

Mengapa Hoaks Bansos Seperti Ini Mudah Dipercaya?

Konten hoaks terkait bantuan sosial selalu menjadi salah satu yang paling cepat menyebar di Indonesia. Alasannya sederhana: banyak masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga informasi bantuan mudah memicu harapan.

Selain itu:

• Teknologi AI mempermudah pembuatan konten palsu yang makin mirip nyata

• Kurangnya literasi digital membuat masyarakat sulit membedakan informasi resmi dan palsu

• Akun tak resmi di media sosial kerap mengemas konten dengan narasi menggiurkan

• Ada kecenderungan publik mempercayai pesan yang menyentuh sisi emosional

Kondisi inilah yang membuat hoaks seperti bansos Rp50 juta sering kembali muncul dalam berbagai bentuk.

Dampak Hoaks Bansos Rp50 Juta terhadap Masyarakat

Hoaks seperti klaim bansos Rp50 juta bukan sekadar informasi salah yang lewat begitu saja. Dalam banyak kasus, misinformasi semacam ini memiliki dampak nyata terhadap masyarakat, mulai dari kerugian material hingga gangguan psikologis.

Pertama, masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan ekonomi mudah terbujuk oleh iming-iming nominal besar. Beberapa publik bahkan bersedia memberikan data pribadi yang sensitif, seperti foto KTP, nomor rekening, hingga informasi keluarga. Padahal, data tersebut bisa saja disalahgunakan untuk tindakan kriminal, seperti penipuan, pinjaman online ilegal, atau pembobolan akun keuangan.

Kedua, hoaks jenis ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa “di-PHP” oleh informasi palsu yang memakai nama pejabat negara, sebagian dari mereka bisa menilai pemerintah tidak menepati janji, padahal faktanya informasi tersebut tidak pernah resmi dirilis pemerintah.

Seorang pengamat keamanan digital dari sebuah lembaga riset nasional pernah menjelaskan bahwa:

“Hoaks ekonomi yang memakai wajah pejabat tinggi negara berdampak luas dan bisa memicu ketidakpercayaan publik. Karena itu, literasi digital perlu diperkuat, terutama bagi kelompok rentan yang mudah termakan janji bantuan.”

Pandangan ini semakin menegaskan bahwa kabar seperti ini tidak boleh dibiarkan menyebar tanpa koreksi.

Modus dan Tujuan Penyebaran Hoaks Bansos

Berdasarkan pola yang ditemukan selama beberapa tahun terakhir, hoaks seputar bansos biasanya memiliki beberapa tujuan tertentu. Meski tidak semua bisa diidentifikasi dengan pasti, sejumlah modus yang sering muncul antara lain:

1. Mengumpulkan Data Pribadi

Akun penyebar hoaks sering meminta masyarakat mengisi formulir, mengirim data diri, atau menghubungi nomor tertentu. Tujuan akhirnya biasanya untuk:

• Mengambil alih akun media sosial

• Mengakses data sensitif

• Menjual data pribadi di pasar gelap digital

Data pribadi dari korban bisa dijadikan target penipuan lanjutan atau disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal (pinjol).

2. Meningkatkan Interaksi Akun

Beberapa akun membuat konten hoaks dengan tujuan menaikkan jumlah pengikut atau engagement. Konten sensasional seperti bansos Rp50 juta tentu sangat menarik perhatian masyarakat.

3. Potensi Penipuan Langsung

Dalam beberapa kasus, pelaku meminta uang pendaftaran atau biaya administrasi palsu. Modus “administrasi” berkedok bansos ini telah sering diberantas aparat, namun tetap muncul dengan berbagai variasi.

Kepala Humas Kemensos dalam pernyataan resminya tahun-tahun sebelumnya pernah menegaskan:

“Tidak ada program bantuan sosial yang memungut biaya administrasi dalam bentuk apa pun.”

Pernyataan ini menjadi rujukan penting bagi masyarakat ketika menemukan informasi mencurigakan.

Bagaimana Cara Masyarakat Mendeteksi Hoaks Bansos?

Agar tidak menjadi korban, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan masyarakat ketika menemukan informasi bantuan berskala besar seperti Rp50 juta.

1. Periksa Sumber Resmi

Informasi terkait bantuan pemerintah hanya diumumkan melalui:

• Website Kemensos

• laman cekbansos.kemensos.go.id

• akun media sosial Kemensos yang bercentang biru

• konferensi pers resmi pemerintah

Jika informasi tidak ada di kanal resmi, besar kemungkinan itu hoaks.

2. Perhatikan Akun Penyebar

Akun penyebar hoaks biasanya memiliki ciri-ciri berikut:

• Nama akun menyerupai akun resmi tapi tidak memiliki verifikasi

• Unggahannya tidak konsisten atau hanya berisi konten bantuan palsu

• Profil tidak menampilkan identitas jelas

• Tautan mencurigakan atau nomor kontak pribadi

3. Analisis Isi Pesan

Hoaks sering menggunakan gaya bahasa yang:

• Terlalu emosional

• Menjanjikan hal besar tanpa prosedur resmi

• Meminta penerima segera bertindak

• Mencantumkan iming-iming nominal besar

Sementara itu, informasi resmi selalu menggunakan bahasa yang netral, jelas, dan terstruktur.

4. Gunakan Fitur Pemeriksaan Fakta

Saat ini telah banyak lembaga pemeriksa fakta seperti Kominfo, Kemensos, hingga media nasional kredibel yang menyediakan kanal verifikasi. Jika ragu, masyarakat dapat mengecek pemberitaan di media arus utama.

Upaya Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Menangani Hoaks

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara rutin melakukan pemantauan dan penindakan terhadap penyebaran hoaks digital.

Kominfo memiliki sistem yang memantau ribuan unggahan setiap hari dan menandai konten yang berpotensi menyesatkan. Ketika hoaks terdeteksi, langkah yang biasa dilakukan antara lain:

• Menurunkan konten

• Menghubungi platform untuk melakukan penghapusan

• Menerbitkan klarifikasi resmi

• Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum

Sementara itu, Kemensos secara berkala mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses bantuan melalui kanal resmi dan mewaspadai informasi palsu yang mengatasnamakan pejabat.

Dalam konteks hoaks bansos Rp50 juta, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada satu pun program bantuan tunai besar yang diberikan secara personal atas nama pejabat negara, apalagi melalui akun media sosial yang tidak resmi.

Pentingnya Literasi Digital bagi Warga Indonesia

Kasus hoaks bansos Rp50 juta menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi tantangan besar di tengah penetrasi internet yang sangat tinggi di Indonesia.

Menurut survei literasi digital nasional, tingkat kecakapan masyarakat dalam:

• memilah informasi

• mengenali sumber resmi

• memahami risiko keamanan digital

masih berada pada kategori sedang.

Masyarakat yang tidak fasih teknologi sangat mudah terperangkap konten palsu berbasis AI, karena teknologi deepfake makin sulit dibedakan dari video asli.

Untuk itu, ada beberapa langkah literasi digital yang dapat diperkuat, antara lain:

• Memastikan sumber informasi memiliki kredibilitas

• Menghindari membagikan informasi tanpa verifikasi

• Memahami ciri-ciri konten manipulasi AI

• Menggunakan aplikasi atau alat pemeriksa fakta

Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin kecil kemungkinan mereka tertipu hoaks seperti ini.

Panduan Aman Saat Menerima Informasi Bansos

Untuk membantu masyarakat tetap aman, berikut beberapa pedoman ketika menerima informasi mengenai bantuan sosial:

1. Jangan pernah mengirim foto KTP, KK, atau data pribadi ke akun tidak resmi.

2. Pastikan program bansos memiliki regulasi dan juknis yang jelas.

3. Abaikan unggahan media sosial yang mengiming-imingi bantuan pribadi dari pejabat.

4. Cek instansi resmi ketika menemukan klaim mencurigakan.

5. Laporkan unggahan yang berpotensi menipu ke pihak platform atau Kominfo.

Panduan ini penting karena banyak kasus penipuan daring bermula dari unggahan-unggahan seperti klaim bansos Rp50 juta.

Kesimpulan 

Klaim bantuan sosial akhir tahun sebesar Rp50 juta yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto dapat dipastikan hoaks berdasarkan:

• Tidak adanya program resmi dari pemerintah

• Analisis video yang menunjukkan indikasi sangat kuat sebagai konten buatan AI

• Akun penyebar tidak memiliki kredibilitas dan bukan akun resmi

• Tidak ada pernyataan dari lembaga pemerintah yang mendukung klaim tersebut

Hoaks jenis ini berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, sehingga kewaspadaan dan peningkatan literasi digital menjadi sangat penting.